oleh

Mahasiswa Lubuklinggau Minta Penundaan Pengesahan UU KUHP

LINGGAU POS ONLINE – Mahasiswa STKIP-PGRI Lubuklinggau menggelar aksi damai di Simpang RCA, Selasa (24/9/2019). Aksi ini menyikapi kebijakan pemerintah dan DPR terkait UU KUHP. Mereka turun kejalan dikomandoi oleh sejumlah aktivis mahasiswa.

Dalam aksinya mahasiswa menuntut untuk penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP serta menolak revisi UU KPK yang baru disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Hal ini dilakukan karena, para mahasiswa di sejumlah kota-kota besar, seperti di Bandung, Yogyakarta, Malang, Tangerang, Palembang hingga Jakarta memprotes sikap pemerintah belakangan yang dianggapnya bertolak belakang dengan keinginan masyarakat,” ungkap Tommy salah satu mahasiswa STKIP-PGRI Lubuklinggau, yang juga kader aktiv GMNI Lubuklinggau.

Menurutnya, aksi ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak diam saja melihat kezoliman yang terjadi di negeri ini.
“Saya sangat menyesalkan tindakan DPR di akhir jabatannya malah menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat Kota Lubuklinggau, untuk apa revisi KUHP kalau tidak pro terhadap masyarkat,” katanya.

Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ikut dalam aksi ini, untuk turun kejalan menyampaikn hal-hal yang dianggap janggal di tubuh DPR dan pemerintah. “Saya terima kasih juga kepada dosen STKIP-PGRI lubuklinggau yang telah memperbolehkan kami turun ke jalan , yakin lah apa yang kita lakukan ini tidak akan sia sia,” tambah Viko salah seorang mahasiswa.

Pantauan wartawan, di Lubuklinggau mahasiswa turun kejalan dengan mendengungkan tagar #PetanangMemanggil. Mahasiswa turun ke jalan dengan membawa berbagai poster tuntutan menolak antara lain revisi UU KPK, RUU Pertanahan, dan RUU KUHP.

Massa datang dengan berjalan kaki (long march) hingga menggunakan sepeda motor. Dalam aksi yang berlangsung damai itu, mahasiswa menuntut empat poin.

1. Menolak RKUHP, UU KPK yang baru sebagai kepentingan elit politik.

2. Menuntut DPRD Kota Lubuklinggau mendorong DPRI – RI membatalkan Revisi KUHP yang mengarah kepada pengkebiran demokrasi, campur tangan urusan privat warga negara, dan diskriminasi hak perempuan.

3. Menuntut DPRD Kota Lubuklinggau untuk menyuarakan percepatan judical review RUU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

4. Menuntut DPRD Kota Lubuklinggau untuk menjalankan kewajibannya sebagai wadah aspirasi Rakyat Lubuklinggau.(*)
Sumber: panjinews

Rekomendasi Berita