oleh

Luhut Terimbas Hoaks, Tjahjo Kumolo Ditipu

JAKARTA – Berita bohong memang menjadi momok paling menakutkan dewasa ini. Tidak hanya masyarakat biasa, pejabat publik sekelas meteri pun terimbas. Ini yang dialami Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo.

Ya, kabar bohong tersebut muncul melalui sebuah berita yang berjudul “Luhut: Saya Siap Cium Kaki Prabowo Jika Dia Bisa Jadi Presiden!!”. Berita berada di dalam sebuah situs berita dengan domain blogspot dengan nama https://operain.blogspot.com/.

Setelah mendapat informasi ini. Sontak Luhut langsung mengeluarkan statmen. “Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, baik secara lisan maupun tulisan,” kata Luhut seperti dalam rilis klarifikasinya yang diunggah melalui akun Facebook miliknya pada kemarin (22/2).

Dalam keterangan berita itu, Luhut mengatakan dirinya menunggu permintaan maaf resmi dari media yang memuat adanya kabar bohong tersebut. Jika permohonan tidak segera diberikan Luhut mengancam membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Dengan pernyataan ini, Luhut secara tegas membatah bahwa dirinya pernah mengeluarkan pernyataan bakal mencium kaki Prabowo Subianto jika bisa menjadi presiden. “Berita itu hoaks,” tandasnya.

Luhut menuturkan hal ini disampaikan untuk mengingatkan semua pihak agar melaksanakan demokrasi dengan damai tanpa menggunakan berita bohong atau menyebarkan kabar hoaks. Selain itu, Luhut juga mengajak supaya masyarakat bisa memilih dengan cerdas lewat membaca rekam jejak pasangan calon presiden.

“Saya sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memilih dengan cerdas dan dewasa, dengan mengedepankan program kerja dan rekam jejak kedua paslon berdasarkan data yang benar,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu.

Berbeda dengan apa yang dialami Mendagri Tjahjo Kumolo. Politisi asal PDI Perjuangan itu tak berdaya dengan modus yang dilakukan Novian Setyo Nugroho alias NSN (35). Warga Perum Jatibening Estate, Pondokgede, Kota Bekasi nekat melakukan aksi penipuan dengan cara berpura-pura sebagai Kepala SDN Rejosari, Semarang.

Ia meminta sumbangan pembangunan musala di lingkungan sekolah tersebut. Modusnya pun berhasil. Tjahjo mengirimkan uang senilai Rp10 juta ke rekening pelaku yang tujuannya untuk membantu.

Kanit II Subdit 3 Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKP Resa F. Marasabessy mengatakan, setelah transaksi terjadi, Tjahjo pun memerintahkan stafnya untuk mengecek mengecek pembangunan musala itu ke lokasi. “Ternyata pembangunan musala itu fiktif alias tidak ada,” imbuhnya.

Setelah mendapatkan laporan, timnya pun bergerak untuk menyelidiki. Tidak butuh waktu lama tersangka akhirnya, berhasil dibekuk di kediamannya sehari setelah laporan korban.

“Korban laporkan kejadian ini, pada tanggal 3 Januari, dan selang sehari tersangka pun bisa kami tangkap berikut sejumlah barang bukt, seperti, dua handphone merk Iphone dan OPPO, serta kartu ATM BCA miliknya,” terang Resa.

Terpisah, Wakil Direktur Ditkrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary S. Indradi mengungkapkan, hasil introgasi tersangka diketahui, kalau dia mendapat nomor handphone korban dari sebuah grup Whatsaap bernama Forum Indonesia.

Ade menambahkan, dari hasil keterangan tersangka juga diketahui kalau uang hasil kejahatan itu saat ini sudah habis digunakan untuk berjudi. “Pengakuan dia baru sekali,” ucap Ade.

Kini atas perbuatannya itu, tersangka pun bakal dijerat dengan pasal berlapis antara lain, pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Selain itu juga, UU RI No 8 tahun 2010 tentang pidana pencucian uang, dengan ancaman kurungan penjara diatas lima tahun.

Terpisah, Pengamat politik J Kristiadi mengatakan, untuk kasus Luhut, ia menilai ada aktor-aktor yang terkait dengan penyebaran berita bohong alias hoaks tidak jauh-jauh dari adanya kepentingan politik. Hoaks dinilai akan semakin meningkat jelang Pilpres.

“Rata-rata produsen hoaks adalah kelompok menengah yang mau masuk kepada akses kekuasaan, itu dulu,” ujar Kristiadi.

Kristiadi menilai, peran aktor politik di balik berita bohong dan perkembangan ujaran kebencian bisa ditebak. Sebab, segala cara akan diakukan oleh para politisi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Kristiadi, bukan tak mungkin seseorang yang dekat dengan partai politik akan menggunakan berbagi isu lewat berita-berita bohong. Eskalasinya akan meningkat sering besarnya keinginan berkuasa. “Semakin dekat orang mau berkuasa, semakin rentan mempergunakan hoaks yang menyerang,” kata dia.

Ditambahkan, ada berbagai cara untuk meredam hoaks. Salah satunya dengan menggunakan kekuatan masyarakat sipil untuk menekan para politisi untuk tidak menggunakan isu bohong.

Selain itu, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu dimaksimalkan. “Konkretnya kalau ada suatu hoaks harus bisa diredam real time, dan segera diklarifikasi. Selain terus melakukan sosialisasi melek digital ke publik,” ucap Kristiadi. (mhf/fin/ful)

Rekomendasi Berita