oleh

Lockdown Wewenang Pusat

LINGGAUPOS.CO.ID- Kebijakan lockdown atau karantina wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut tak bisa diserahkan ke daerah. Terlebih, daerah memutuskan sendiri.

Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam menyebut penetapan status karantina wilayah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 adalah kewenangan pemerintah pusat. Tanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan lockdown ada di Pemerintah Pusat.

“Saya kira pemerintah pusatlah yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan stastus karantina kesehatan. Tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” katanya dalam keterangannya, Senin (30/3).

Dikatakannya, pemerintah daerah tak memiliki kewenangan, apalagi mengambil keputusan sendiri dengan istilah local lockdown.

Dijelaskannya, kasus COVID-19 merupakan kejadian yang bersifat luar biasa dan menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Sehingga hal itu telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Karena itu, pemerintah pusat harus tegas dalam hal masalah ini untuk menentukan status karantina apakah cukup dengan karantina rumah, karantina rumah sakit ataukah karantina wilayah,” jelasnya.

Dosen Unas ini juga berharap pemerintah pusat segera membentuk pejabat karantina kesehatan, serta memenuhi segala kebutuhan hidup dasar daerah karantina.

Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani meminta pemerintah daerah harus patuh pada pemerintah pusat.

“Jangan menentang pemerintah pusat. Ada konstitusi yang mengatur semuanya dan percayalah pemerintah pusat akan melakukan yang terbaik untuk seluruh wilayah,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada kepala daerah yang telah melakukan lockdown untuk kembali membuka akses jalan sambil menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah.

“Saya yakin PP ini bisa menjadi landasan yang tepat untuk semua wilayah dalam menentukan langkah karantina wilayahnya masing-masing dengan tiga proses yang mesti dilakukan, yakni tracing (pendeteksian), clustering (pengelompokan), dan containing (karantina),” katanya.

Senada diungkapkan pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid. Dia mengatakan kepala daerah tidak berwenang menetapkan opsi karantina atau lockdown secara sepihak karena tidak sejalan dengan undang-undang.

“Segala tindakan administratif pemerintah daerah mempunyai implikasi hukum yang serius di semua sektor lapangan hukum publik kendati kebijakan itu untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan desain hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kepala daerah tidak diberikan atribusi kewenangan untuk melakukan tindakan karantina wilayah, baik sebagian maupun keseluruhan.

“Yang berwenang mengeluarkan kebijakan karantina adalah pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018, khususnya ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1),” tegasnya.

Dijelaskannya,dalam pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa penyelengaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarannya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ayat (2) menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.

“Begitu pun dengan kewenangan selain karantina wilayah yang menjadi domain serta rezim pemerintah pusat, yaitu kewenangan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah menjadi kewenangan atribusi pemerintah pusat,” jelasnya.

Kewenangan pemerintah pusat lainnya, lanjut dia, sesuai amanat UU No. 6/2018, khususnya ketentuan Pasal 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam Ayat (3) menyebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau, pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Untuk pengaturan lebih teknis dan operasional atas ketentuan tersebut, kata dia, sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, khususnya ketentuan Pasal 60 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lenjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan peraturan pemerintah.

Meski demikian, dari segi yuridis, terdapat sedikit masalah teknis terkait dengan berbagai hal kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Hal ini karena kriteria dan tata cara pelaksanaan karantina di berbagai tingkatan itu masih belum memiliki payung hukum, seperti yang diperintahkan oleh UU itu sendiri, seperti peraturan pemerintah (PP).

“Karenya, sebaiknya Presiden secepatnya menetapkan PP tentang kriteria dan pelaksanaan karantina sebab merupakan aturan derivatif yang bersifat expressive verbis. Sehingga ada keseragaman dalam bertindak, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ucapnya.

Untuk diketahui sejumlah kepala daerah, seperti Papua, Tegal, Tasikmalaya, Toli-Toli, Payakumbuh, dan Aceh telah menetapkan karantina wilayah atau lockdown.(*)

Rekomendasi Berita