oleh

LHKPN JANGAN DIANGGAP ENTENG

JAKARTA – Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan warning, agar publik cermat dalam memilih calon wakil rakyat. Tidak hanya caleg yang sedang tersangkut masalah tindak pidana korupsi, maupun eks mantan napi, tapi caleg yang enggan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan banyak dalih.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif mengatakan, publik agar tidak lagi memilih anggota legislatif baik itu DPR atau DPRD yang malas melaporkan harta kekayaan mereka ke lembaga antirasuah.
“LHKPN, merupakan dokumen yang wajib disetor setiap tahun ke KPK. Tujuannya, agar publik bisa memantau apakah terdapat indikasi perbuatan korupsi selama mereka menjabat posisi tersebut,” terang Laode, Rabu (30/1).
Dari data yang pernah dirilis oleh KPK, ada empat DPRD Provinsi di Tanah Air, di mana anggotanya sama sekali tak melapor LHKPN. Keempat DPRD itu yakni DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Lampung. “Ya sudah, jangan dipilih lagi orang-orang itu. Sekarang tinggal media, tulis saja,” ujar Syarif.
Menurut pengajar di Universitas Hassanudin itu, pelaporan LHKPN tidak bisa dianggap enteng. Sebab, itu bisa dijadikan contoh, apakah mereka merupakan penyelenggara negara yang memiliki integritas. “Bagaimana kita mau memperbaiki kondisi politik dan demokrasi di negeri ini, sementara, orang-orang yang terpilih ini tidak memberi contoh,” kata dia.
Lalu, apa yang dilakukan oleh KPK? Syarif mengakui selama ini baru berbicara dengan partai politik tempat anggota legislatif itu bernaung. KPK, kata dia, belum melayangkan surat secara resmi yang berisi dorongan agar parpol menjatuhkan sanksi bagi kadernya yang duduk di kursi legislatif namun malas melaporkan LHKPN.
“Secara spesifik dalam bentuk surat (ke partai politik) agar kadernya dijatuhi sanksi karena belum melaporkan LHKPN, belum. Tetapi, seharusnya DPRD Jakarta yang menjadi barometer Indonesia lebih patuh,” kata dia.
Namun, pada kenyataannya, anggota DPRD DKI Jakarta jauh lebih malas dibandingkan DPRD di Papua. “Anggota DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak ada yang melaporkan LHKPN ke KPK. Seharusnya kan Jakarta lebih baik. Oleh sebab itu, kami mengimbau agar masyarakat Jakarta berhak mendapatkan wakil yang lebih baik,” tutur dia lagi.
Melihat kondisi ini Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak tinggal diam. Mereka mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, menelusuri siapa saja para caleg yang masih bandel tersebut. Khususnya para caleg yang berstatus petahana.
Saat ini ICW menyusun informasi terkait para caleg yang akan bertarung pada pemilu tahun ini. “Nanti, Februari, kira-kira tanggal 14 atau 15, kami launching, Namanya, rekamjejak.net,” terang Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Dalam website itu akan berisi informasi para caleg di seluruh Indonesia. Baik di level DPR, DPRD, maupun DPD. Termasuk di dalamnya para caleg petahana yang, menurut Adnan, rekam jejaknya lebih mudah ditelusuri. “Yang paling mudah, incumbent ini melaporkan LHKPN secara rutin atau tidak,” lanjutnya.
LHKPN memang menjadi salah satu persoalan serius dalam pemilu. Menurut Adnan, KPK sudah mengeluhkan minimnya kesadaran para caleg menyerahkan LHKPN. Khusus untuk caleg petahana, pihaknya akan menunggu hingga deadline 1 Maret mendatang. “Setelah 1 Maret, kami akan bisa bilang, ini lho orangnya yang tidak mau setor LHKPN,” tutur Adnan.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya mengantisipasi hal itu sejak awal. Dalam rancangan peraturan KPU, para caleg diminta untuk setor LHKPN lebih awal. Namun, terjadi dinamika dalam pembahasan regulasi itu. “Akhirnya disepakati nanti kalau terpilih,” terangnya.
Saat ini pihaknya hanya bisa mengimbau para caleg agar segera menyetorkan LHKPN ke KPK. “Tapi, yang sedang menjabat seharusnya segera menyerahkan itu (LHKPN. Deadline-nya 1 Maret mendatang, ujarnya.
Caleg nonpetahana diberi tenggat tiga hari sebelum pelantikan. Caleg yang tidak menyerahkan LHKPN tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif bila nanti terpilih.Di sisi lain, Arief juga menyatakan bahwa KPU tidak bisa menetapkan batasan nominal uang transpor yang bisa diberikan saat kampanye.
Hal itu sudah disampaikan kepada Bawaslu. Besarannya sesuai dengan angka satuan di daerah masing-masing. Penetapannya mengikuti keputusan pemerintah daerah setempat.
Menurut Arief, tidak bisa ukuran satu daerah diterapkan di daerah yang lain. Dia juga tidak hafal daerah mana yang nominalnya paling besar. “Tampaknya, kalau uang transpor, Papua itu paling mahal,”beber mantan komisioner KPU Jatim itu. (ful/fin)

Rekomendasi Berita