oleh

Lem Aibon Mematikan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Selain ancaman narkoba, anak negeri ini juga bisa terjebak pada penyalahgunaan barang yang bisa berakibat fatal. Yakni lem, atau akrab dikenal dengan istilah ngelem.

Lazimnya, beberapa dari anda berpendapat ngelem adalah orang yang memakai lem untuk merekatkan  sesuatu. Namun, bukan itu yang dimaksud. Ngelem di sini tentang aktivitas anak-anak yang menghirup uap lem, zat pelarut, atau zat sejenisnya dengan maksud untuk mendapatkan sensasi ‘high’ atau mabuk.

“Saya prihatin dengan kondisi ini. Banyak sekali saya temukan kaleng bekas lem Aibon di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan Rumah Sakit Dr Sobirin. Kami termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Lubuklinggau tidak bisa melakukan eksekusi mengenai hal ini. Takut dikatakan paham yang radikal. Permasalahan ini, hendaknya diselesaikan oleh Pemkot Lubuklinggau, dalam hal ini Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP),” tutur Ust Ferry Irawan, Kamis (16/11).

Ia menyadari belum ada payung hukum untuk melarang peredaran lem maupun menindak pelaku penyalahgunanya, yang notabene masih anak-anak. Menyebabkan penanganan kasus lem Aibon kian pelik.

“Ya kalau menunggu regulasinya, ini bersalah atau tidak menurut Undang-Undang (UU) kapan masalah ini ada solusinya. Sementara dalam Islam jelas, apapun yang merusak akal. Itu haram!” tegasnya.

Besar harapannya, KPAI Kota Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau tegas menyikapi masalah ini.

“Penting untuk segera mengambil tindakan tegas atas masalah ini. Mereka (anak-anak ngelem,red) harus dapat pembinaan. Penjualan lem itu harus dibatasi, minimal ada regulasinya. Kalau beli melebihi satu kaleng patut dipertanyakan. Kalau yang beli anak kecil bagaimana. Mereka harusnya masih punya masa depan. Kalau ngelem terus begini, merusak otak mereka. Kita berkewajiban memerdekakan mereka dari jeratan lem Aibon ini,” tandas Pimpinan Pesantren Mafaza itu.

Menurutnya, selama ini ada semacam pembiaran mengenai masalah ini, karena tidak mungkin pemerintah tidak tahu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau, Sumarsam. Ia mengakui, Aibon memang tidak sama dengan narkoba.

“Namun yang namanya merusak, sedikit atau banyak itu diharamkan. Kalau pemerintah memberikan dukungan agar anak-anak jalanan yang ngelem ini dimasukkan dalam pesantren, kami siap membinanya,” terang Sumarsam.
Ia memastikan, upaya penyelamatan anak-anak ini perlu disentuh dengan agama.

“Ini tugas bersama. Anak-anak ini ngamen bukan untuk perut. Tapi untuk beli lem Aibon. Karena mau beli narkoba ndak bisa,” imbuhnya.

Menanggapi temuan dan seruan para ulama tersebut, Ketua KPAI Kota Lubuklinggau Abdul Hamim menegaskan, bahwa upaya penangkapan anak jalanan maupun anak punk yang dilakukan selama ini belum mampu jadi solusi bagi masalah penyalahgunaan lem Aibon ini.

“Ini (kasus lem Aibon,red) jadi catatan kami. Sepertinya memang harus dibuat tim khusus untuk mengurai ‘benang kusut’ ini,” kata Hamin.

Masalah lem Aibon ini, kata KPAI, perlu kerja sama banyak pihak.

“Terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Saya yakin teman-teman dari Disperindag punya power lebih kuat untuk melarang pelaku usaha menjual lem Aibon kepada anak di bawah umur. Atau membatasi penjualan lem Aibon, sebagaimana yang dilakukan para apotek saat ini, yang mulai membatasi penjualan komik. Karena kerap disalahgunakan anak-anak jalanan tadi,” harap Hamim.

“Kita akan terus investigasi mengenai keberadaan anak jalanan yang sudah jadi pecandu aibon, dengan mendata mereka. Sebab, sudah ada ponpes yang siap menampung mereka, jadi tinggal orangnya lagi apakah masih mau dididik atau tidak,”kata Hamim.

Menurut Hahim, pihaknya fokus kepada anak-anak yang jadi pecandu lem aibon, atau hal-hal yang memabukan jenis lainnya.

“Kita fokus kepada mereka yang mengunakan lem aibon, karena efek dari pengunaan ini sama dengan narkoba, hanya harganya saja yang murah,”jelasnya.

Bahkan, dilanjutkan Hamim yang menjadi pencandu aibon itu bukan hanya mereka yang berumur 17 tahun ke atas. Tapi, para anak-anak yang masih sangat belia, yakni beumur 7 sampai 8 tahun.

“Mereka yang mestinya masih duduk dibangku sekolah dasar, malah jadi pecandu aibon. Karena secara hargapun lem aibon ini sangat murah. Rp 3 ribu per kaleng. Permasalahan ini sudah komplek, kalau tidak diselesaikan akan merusak generasi kita kedepan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Taufik Siswanto juga membenarkan, bahwa untuk menuntaskan masalah ini, perlu keterlibatan banyak pihak.

“Bukan ulama atau KPAI saja. Ya eksekutif, seperti Pol PP, Dinas Sosial dan Kepolisian juga harus ikut andil,” pintanya.

Sementara ketidakberdayaan disampaikan Kadisperindag Kota Lubuklinggau, H Hidayat Zaini. Ia mengatakan, pihaknya belum mampu untuk menyampaikan larangan atau pembatasan penjualan lem Aibon.

“Baik dari Kementerian Perdagangan, maupun regulasi lainnya memang belum ada. Kalau kami mau melarang atau membatasi penjualan lem Aibon tidak ada payung hukumnya,” jelas Hidayat Zaini.

Hidayat Zaini akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tim.

“Ya bila perlu memang harus dibuatkan Perda atau Perwal-nya. Kami juga miris kalau melihat anak-anak di emperan, atau sambil ngamen lalu ngelem,” kata Hidayat Zaini.

Kendala yang dihadapi Disperindag juga karena jumlah distributor lem Aibon amat banyak.

“Kalau satu distributor saja bisa kita pendekatan persuasif untuk menyampaikan maksud kita ini. Tapi kalau belum ada regulasinya begini, apalagi jumlah distributor lem Aibon itu banyak, ya sulit juga melarangnya,” tandas Hidayat Zaini.

Untuk tahu bagaimana aktivitas para penyalahgunaan lem Aibon di sekitaran Terminal Kalimantan dan Pasar Atas, Linggau Pos melakukan investigasi Kamis malam (16/11).

Sekira pukul 23.00 WIB, mudah menjumpai anak-anak yang asyik dengan Aibon dalam genggaman. Ada sekitar tiga anak tadi malam kedapatan ngefly.

Dari hasil perbincangan singkat, mereka mengaku putus sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi.

Namun, ketika diminta untuk melanjutkan sekolah dan akan dibiayai, mereka malah tidak bisa memastikan. Kondisi inilah yang dinilai kronik. (05/09/11)

Komentar

Rekomendasi Berita