oleh

Legislatif- Eksekutif Sepakati Empat Raperda Jadi Perda

Tiga Raperda Eksekutif, Satu Raperda Inisiatif DRPD Kabupaten Muratara

Sebelumnya legislatif Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengesahkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kali ini legislatif dan eksekutif kembali menyetujui empat Raperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Kesepakatan tersebut didapati pada saat rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) empat Raperda dan pengambilan keputusan DPRD serta mendengarkan pendapat akhir Bupati Muratara dan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muratara, di ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muratara, Kamis (9/11).

Rapat Paripurna yang dihadiri sebanyak 16 dari 25 anggota DPRD Kabupaten Muratara dan sejumlah kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah didampingi Wakil Ketua I DPRD Muratara, Hendri.

Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian laporan oleh Pansus I DPRD Kabupaten Muratara, yang disampaikan oleh I Wayan Kocap di mana ada dua yang dibahas yakni Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Pansus II yang membahas Raperda Penyertaan modal daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Babel) oleh Edi Sukamto.

Sementara itu, Pansus III disampaikan oleh Yuliana yang menyampaikan hasil laporan pembahasan terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2017-2037 mengatakan walaupun sempat tertunda, Bersyukur pembahasan kembali dilakukan pada Oktober hingga November 2017.

Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat dalam pidatonya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada legislatif yang telah menyelesaikan pembahasan keempat Raperda hingga menjadi Perda.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD Kabupaten Muratara telah membahas empat Raperda dan menyetujui untuk dijadikan Perda, tentunya telah dibahas sesuai dengan mekanisme dan Perudangan-undangan yang ada,” kata Syarif Hidayat.

Menurutnya, laporan hasil pembahasan Pansus ini kebijakan yang berlandaskan kepentingan bersama, sehingga kami selaku eksekutif setuju dan sepakat untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai pendapat laporan masing-masing Pansus.

“Kepada seluruh anggota pemerintah Kabupaten masih mengharapkan dukungan anggota DPRD terutama langkah kebijakan dalam mewujudkan Kabupaten Muratara yang Makmur Aman Cerdas dan Bermartabat,” harapnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita