oleh

Layanan Pemda Paling Banyak Dilapor

Ke Ombudsman RI

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – 8.264 laporan masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2017. Mayoritas yang dilaporkan masyarakat adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Kedua kepolisian, dan ketiga instansi pemerintah atau kementerian.

“Kalau untuk Pemda ada 3.445 laporan atau 41,69 %, sementara instansi Polri 1.042 laporan atau 12,61%, lalu instansi pemerintah atau kementerian 787 laporan atau 9,52%. Selebihnya, ada Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN/BUMD, perbankan, lembaga pendidikan, rumah sakit pemerintah dan masih banyak lagi,” papar Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. DR Amzulian Rifai, saat mengisi Sosialisasi Tugas dan Wewenang Ombudsman RI Dalam Pelayanan Publik di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kota Lubuklinggau, Jumat (4/5).

Di hadapan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bapak yang memimpin Ombudsman sejak 12 Februari 2016 itu memaparkan, pelayanan publik pemerintah kita paling banyak masih berbasis kertas, bagusnya hanya di atas kertas, corrupt (rusak) dan unprofessional (belum profesional). Lebih disayangkan lagi, setelah 10 bulan Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) terbentuk, telah melakukan OTT sebanyak 1.002 kali.

“Bidang pelayanan publik paling rawan tindakan pungli. Persentasenya sampai 36%, selain itu pungli terkait penegakan hukum 20% dan bidang pendidikan 18 %. Banyak penarikan uang yang diatasnamakan sumbangan pendidikan, namun tidak jelas ke mana alokasinya,” paparnya lagi.

Padahal, sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan publik itu berasas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan (tidak diskriminasi), keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Namun, ia menyayangkan, masyarakat terkadang belum mendapatkan layanan publik sebagaimana amanat UU No. 25 itu. Atau mendapati maladministrasi, seperti pelayanan tidak sesuai urutan (mendahulukan pihak tertentu), pungutan di luar ketentuan, tidak ada tanda terima atas pembayaran, memperpanjang atau memperpendek prosedur, penyelesaian layanan tidak tepat waktu, dan persyaratan pelayanan yang tidak jelas atau tidak sesuai ketentuan.

Laporan-laporan yang masuk itu, kata Amzulian sapaan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagaimana tugas pokoknya, Ombudman RI menerima dan menindaklanjuti laporan, memeriksa laporan, merekomendasikan penyelesaian, juga melakukan usaha pencegahan.

Ketua Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Astra saat dihubungi Linggau Pos, menambahkan kondisi yang dipaparkan Amzulian terhadap layanan publik di Indonesia nyaris sama dengan yang terjadi di Provinsi Sumsel.

“Lebih kurang seperti itu pula yang terjadi di Provinsi Sumsel,” jelasnya.

Ia menyarankan, untuk menekan keluhan masyarakat terhadap layanan publik di Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara maupun Badan Hukum Swasta, saran saya standar layanan sebagaimana amanat UU No.25 Tahun 2009 harus terpenuhi. Penting juga dilakukan peningkatan kompetensi SDM. Karena yang kami temui, banyak kompetensi SDM yang masih kurang,” jelasnya.

Selain itu, tambah Astra, ia menyarankan setiap kantor, agar menyediakan sarana komplain dan petugas yang menangani komplain masyarakat.

“Karena berdasar pengamatan kami, selama ini kita kadang alergi dengan aduan masyarakat. Setiap masyarakat mengadu, seolah pelayanan kita jelek, padahal belum tentu,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Astra, sebaiknya aduan masyarakat dianggap sebagai masukan untuk perbaikan hingga masyarakat tidak perlu lapor ke instansi eksternal. (02)

Rekomendasi Berita