oleh

Lawyer Tentukan Warga Penerima Bantuan Hukum

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau memiliki program bantuan hukum, program ini dikhususkan bagi warga kelas ekonomi menengah ke bawah yang tersandung atau terlibat kasus hukum.

“Ini merupakan program tahunan dari Pemkot Lubuklinggau, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Kota Lubuklinggau,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau, Hendri kepada wartawan, Jumat (19/1).

Menurut Hendri, lawyer atau pengacara yang tergabung dalam LBHI tentunya sudah memiliki sertifikat dari lembaga berwenang sebagai penegak hukum.

“lawyer la yang menunjuk penerima bantuan. Tapi, harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan berkas lainnya itu merupakan kewenangan dari LBHI,” jelasnya.

Kemudian, dilanjutkan Hendri, lawyer akan mengklaim ke Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau terkait pembiayaan. Dan untuk tahun ini, bantuan hukum gratis masih kosong, karena masih tahap awal bulan. Tapi, secepatnya akan dilakukan pengesahan pada Februari mendatang.

Namun, untuk tahun 2017 bantuan hukum yang dibagikan ada 14 perkara, yang terdiri dari 12 perkara pidana dan 2 perkara perdata.

“Untuk nominal per perkara Rp 5 juta untuk pidana, dan Rp 7,5 juta untuk perkara perdata,” ungkapnya.

bahkan, ditambahkan Hendri pihaknya sudah melakukan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat terkait bantuan hukum ini, dan sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan hingga kelurahan, terkait bantuan hukum ini. (20)

Komentar

Rekomendasi Berita