oleh

Lahat Dirundung Demo, Kades Geruduk Pemda

LINGGAU POS ONLINE, LAHAT – Setidaknya dalam satu bulan terakhir di penghujung tahun 2017 ini, Kabupaten Lahat terus dirundung aksi demonstrasi, dari mulai aksi menuntut pembayaran kontrak proyek oleh ratusan kontraktor kemudian disusul aksi mogok kerjanya sejumlah dokter yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Selasa (19/12) pagi, giliran para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lahat turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Tak tanggung-tanggung, massa demonstran yang terdiri dari seluruh Kades beserta perangkat se-Kabupaten Lahat ini diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang, dan digadang-gadang merupakan aksi demonstrasi terbesar sejak lima tahun terakhir.

Ribuan massa yang kemudian menggeruduk masuk dan terkonsentrasi di halaman Kantor Pemkab Lahat ini menuntut realisasi secepatnya atas empat poin, yakni penghasilan tetap (Siltap) triwulan ketiga dan keempat tahun 2017, dana alokasi dasar triwulan tiga dan empat tahun 2017, dana bagi hasil pajak tahun 2017, dan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2017.

“Maka dengan ini kami melalui FKKD Kabupaten Lahat menggugat, mempertanyakan serta menuntut hak-hak kami sebagai abdi Negara,” tagih Ketua FKKD Kabupaten Lahat, Iduar Alamsyah, didampingi Ketua Harian, Darmawansyah, dan Sekretaris Antoni, dalam tuntutan tertulis mereka.

Seraya menunggu hasil pertemuan antara perwakilan FKKD dengan Pemkab Lahat, massa demonstran sempat mengancam tidak akan membubarkan diri sebelum pembayaran atas dana yang mereka tuntut dibayarkan lunas. Bahkan dalam orasinya, demonstran berniat bermalam di Kantor Pemkab Lahat jika tuntutan mereka tidak terealisir.

“Kami datang ke sini bukan untuk mengemis, melainkan menuntut hak kami. Dan kami minta, pembayaran atas hak kami direalisasikan secara penuh, tidak separuh-separuh,” seru salah seorang orator melalui pengeras suara.

Sementara itu, Bupati Lahat H. Aswari Riva’i melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Fauzi Choiri Denin, menyampaikan komitmen bahwa Pemkab Lahat akan merealisasikan tuntutan demonstran, yang jika ditotalkan berjumlah Rp 61 miliar.

Namun dijelaskannya, untuk pembayarannya Pemkab Lahat masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat. Di mana diperkirakan, dana tersebut akan mulai ditransfer antara tanggal 20-22 Desember ini. Dan diyakinkan Fauzan, jika dana sudah masuk ke Kas Daerah, pihaknya akan memprioritaskan realisasinya ke Desa.

“Namun tetap untuk besarannya menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang diterima dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Meskipun tampak tidak puas dengan tanggapan Pemkab lantaran pembayarannya masih harus menunggu beberapa hari lagi, namun ribuan massa akhirnya bersedia membubarkan diri. (02)

Komentar

Rekomendasi Berita