oleh

Kurang Edukatifnya Bawaslu

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menciptakan aplikasi khusus untuk mengawasi dan memantau pemilu yang dapat diunduh di telepon cerdas dengana nama Aplikasi Gowaslu yang dilaunching Agustus 2016 lalu.

Namun sayangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dinilai belum maksimal untuk memberikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga sekaligus Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arya Sandhiyudha kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Selasa (22/1).

Birokrasi yang berbelit dan seakan mempersulit, dinilai Arya menjadi salah satu mengapa masyarakat minim untuk ikut serta melaporkan beberapa kejadian pelanggaran pemilu yang ada di lapangan.

” Kami mengapresiasi usaha dari Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Namun sayangnya minimnya masyarakat ikut serta dalam hal ini dikarenakan birokrasi Bawaslu yang sering lempar bola,” ujar Arya.

Lanjut dirinya mencontohkan, setiap aduan yang diberikan masyarakat Bawaslu memerlukan waktu untuk memperlajari terkait skala pelanggarannya, terkait isu nasional atau kedaerahan.

Seharusnya, Arya menyampaikan hal seperti itu haruslah dilakukan pembenahan karena akan memakan waktu lama dan membuat seakan masyarakat memandang Bawaslu sebagai lembaga yang hanya sekedar memenuhi formalitas.

“Bawaslu harus komprehensif dan kerja cepat, berkaca apa yang masih kurang. Seperti aplikasi Gowaslu apakah sosialsasi edukasi masyarakat sudah dilakukan secara merata, saya rasa belum,” tukasnya.

Seharusnya Arya menambahkan, selain menciptakan aplikasi untuk mempermudah dalam pelaporan pelanggaran Pemilu, Bawaslu juga harus lebih giat mengedukasi masyarakat terkait kategori pelanggaran.

“Edukasi pelanggaran itu penting ketimbang hanya aplikasi yang masih sepi peminat, sebagai contoh memberikan uang dalam ajang kampanye yang masih marak. Seharusnya Bawaslu memberitahu masyarakat hal itu merupakan bagian dari politik uang yang menciderai demokrasi kita karena melanggar aturan pemilu, hal seperti yang harus ditindak,” pungkasnya.

Masyarakat Harus Aktif

Terpisah pemaparan lain disampaikan oleh, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai terlalu dini untuk menilai aplikasi Gowaslu efektif atau tidak.

Lanjut Ujang menjelaskan, aplikasi Gowaslu diciptakan Bawaslu dalam menjawab perkembangan teknologi yang semakin maju dan menjadi keharusan semua institusi.

“Ini terobosan yang baik dan inovatif, hanya saja rakyat harus lebih disosialisaikan agar hal ini dapat maksimal,” terang Ujang.

Akademisi asal Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta ini meminta kepada semua aspek masyarakat kiranya selalu mendukung kebijakan positif tetutama dalam bidang demokrasi berbangsa dan bernegara.

Ujang menilai maju tidaknya bangsa kembali lagi kepada kepedulian masyarakat itu sendiri kepada negerinya. “Seharusnya masyarakat yang menentukan dan memberi dukungan kepada mereka (institusi penyelenggara pemilu-red) karena hanya sebagai fasilitator. Senua hasil dan harapan sebenarnya ada dipublik sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu, Afifuddin mengatakan, aplikasi Gowaslu dibuat untuk meningkatkan peran aktif masyarakat. Masyarakat bisa melapor segala bentuk indikasi pelanggaran selama pemilu.

Masyarakat juga bisa langsung melaporkan temuan dengan cepat melakui aplikasi ini. Dari data yang dirilis Bawaslu, Per Desember 2018 pengguna Gowaslu sebanyak 1.200. Memasuki 2019, angka pengguna juga tercatat naik cukup signifikan. Sampai pertangahan Januari, tercatat sebanyak 2.800 pengguna aktof. Naik 100 persen lebih jika dibandingkan Desember lalu.

Dalam bulan Januari, ada 12 laporan pengaduan. Yakni dengan sembilan dugaan pelanggaran alat peraga kampanye, dua dugann pelanggaran kampanye, dan satu dugaan politik uang. Saat ini seluruh laporan sedang ditindaklanjuti, papar Afif kepada Fajar Indonesia Network.

Afif menambahkan, pihaknya Bawaslu juka akan meningkatkan sosialisasi pengguna Gowaslu terutama ke pembaga pemantau terdaftar ke organisasi yang selama ini aktif dalam pengawasan pastiripatif pemilu.
Lebih lanjut Afif mengatakan, setelah laporan dugaan pelanggaran diterima Bawaslu, pihaknya akan mengirim laporan ke daerah yang dilaporkan untuk dilihat dan didalami lebih lanjut.

Kategori laporan pelanggaran dalam sistem Gowaslu ada empat. “Pelanggaran pada data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye, dan politik uang. Masyarakat juga bisa memilih indikasi pelanggaran sesuai dengan pilihan yang disediakan. Atau bisa juga memasukkan secara manual jika belum ada pilihan,” terangnya.

Dirinya menambahkan pelapor juga akan dimintai keterangan terkait tanggal dan waktu kejadian yang dilaporkan. “Ada juga laman untuk memasukkan bukti foto,” tandasnya. (khf/frs/fin)

Rekomendasi Berita