oleh

KUR Kunci Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

-Lubuklinggau-428 dibaca
FOTO BERSAMA-Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dapil Sumsel, Siska Marleni foto bersama Pemimpin BRI Unit B Srikaton Dhana (ke enam dari kiri) dan karyawan BRI cabang Lubuklinggau. foto istimewa

LUBUKLINGGAU-Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dapil Sumsel, Siska Marleni, melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Khususnya fokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penyaluran dan pengelolaan dana bergulir.

Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan kerja ke bank penyalur KUR yang berada di  Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Banyuasin dan Kota Lubuklinggau pada masa reses 27 Juli hingga 14 Agustus 2018.

Dalam pertemuan terungkap bahwa kehadiran KUR sangat diperlukan untuk membantu, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan UMKM. “Berdasarkan data yang dipaparkan terungkap bahwa KUR merupakan kunci pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ungkap senator cerdas yang rajin turun ke masyarakat ini.

Kunci pemberdayaan tersebut didasari bahwa skema kredit dengan berbagai kemudahan, tingkat bunga yang rendah, dan sistem angsuran/pengembalian pinjaman serta komitmen bank penyalur dalam menjaga amanah konstitusi untuk mensejahterahkan rakyat.

“Beberapa temuan yang sangat menggembirakan kita bahwa tingkat kemacetan (NPL) KUR sangat rendah dan bahkan di beberapa bank berada pada angka 0% atau tidak ada kredit macet,” lanjut Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini.

Disamping angka NPL 0%, upaya-upaya yang dilakukan oleh perbankan telah berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat akan produk dan manfaat perbankan (bankable).

“Atas dasar data dan temuan di lapangan maka saya sepakat KUR ini untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan nilai nominal pinjaman. Kredit mikro yang semula bernilai 25 juta ditingkatkan menjadi 50 juta dan kredit usaha kecil yang semula 50 juta menjadi 100 juta,” lanjut senator yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Mengingat KUR tidak hanya disalurkan oleh satu bank, nasabah yang telah mendapatkan kredit komersil pada suatu bank, maka nasabah tersebut tidak diberikan pinjaman KUR dari perbankan lainnya.

“Ini memerlukan keakuratan dan ketersediaan data secara online sehingga salah salur KUR dapat ditekan seminimal mungkin,” pungkas senator yang telah lolos verifikasi faktual dukungan untuk Pemilu 2019 dari DPD RI Dapil Sumsel ini. (rls)

Rekomendasi Berita