oleh

Kualitas Roti Jordan Dipertanyakan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau sedang menangani pengaduan terkait kualitas Roti Jordan. Laporan dilayangkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Lubuklinggau Hamim Abdul, terkait syarat perdagangan, standar mutu dan keamanan pangan bagi konsumen anak-anak.

Bahkan dalam penyelesaian sengketa ini, BPSK Lubuklinggau pada Kamis (27/9) sudah mengirimkan tiga sampel roti untuk dilakukan Uji Laboratorium Standar Mutu dan Keamanan Pangan Olahan pada BPOM Palembang.

“Nanti hasilnya, akan disampaikan pada finalisasi sidang mediasi atas laporan Ketua KPAID Kota Lubuklinggau ini,” kata Ketua BPSK Lubuklinggau, H Nurrusulhi Nawawi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagrin) Kota Lubuklinggau, HM Hidayat Zaini mengatakan pihaknya sudah mengetahui mengenai adanya laporan ke BPSK dari pihak KPAID.

“Untuk itu kita menunggu tindak lanjut dari BPSK, sejauh mana hasil penyelidikan mereka,” tegas Dayat, sapaan akrabnya, Minggu (30/9).

Disdagrin, dilanjutkan Dayat, tentunya akan tetap mengawasi.

“Meskipun untuk laporan ke kita sampai saat ini belum ada, pastinya tetap kita awasi. Apalagi kalau memang terbukti melanggar aturan, ya kita akan rekomendasikan ke BPMPTSP untuk cabut izinnya,” tegas Dayat.

Ia berharap, pihak PT Dempo Gemaripa dapat mematuhi semua aturan yang ada.

Senada diungkapkan Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kota Lubuklinggau, Deasi Novia. Pihaknya maupun BPOM Sumsel, diakui Deasi, sudah sering melakukan pembinaan ke pabrik PT Dempo Gemaripa.

“Ya ketika memang terbukti melanggar aturan, kami akan rekomendasikan ke BPMPTSP untuk cabut izinya,” tegas Deasi.

Sementara, Murdianto, anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, mengatakan dulu pabrik yang memproduksi roti jordan ini PT Dempo Gemaripa sudah pernah dipanggil ke DPRD dengan permasalahan yang sama. Bahkan pada saat ini pihaknya turun langsung ke pabrik.

Tujuannya, agar PT Dempo Gemaripa tertib akan kewajiban mereka.

“Saya belum bisa berkomentar banyak, karena belum mengetahui kepastian dari informasi ini. Namun ketika benar, artinya kesepakatan kemarin tidak mereka patuhi. Padahal sudah kita tekankan pada saat Inspeksi Mendadak (Sidak), untuk mematuhi aturan yang ada. Terutama mengenai pencantuman expired. Ya kita menyayangkan pastinya,” jelas Murdianto.

Kalau memang ada bahkan laporan sampai masuk ke DPRD, pihaknya tentu akan menindaklanjuti laporan ini.

“Ya kalau diperlukan untuk dipanggil, ya dipanggil,” tegasnya.

Sementara, PT Dempo Gemaripa melalui Bagian HRD Tri, saat dikonfirmasi oleh Linggau Pos mengatakan, jika memang ada pengaduan dari pihak KPAID kepada BPSK.

“Soal pengaduan silakan dan sah-sah saja. Karena kami anggap itu mewakili konsumen,” kata Tri.

Berkenaan dengan pengaduan tersebut, pihak PT Dempo Gamarinda menganggap bahwa pihaknya telah memenuhi standar mutu pangan. Dengan dibuktikan, telah mendapatkan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga dari dinas Kesehatan, kemudian dari MUI telah mendapatkan sertifikat berupa label halal, dan dikontrol langsung oleh Badan POM.

“Jumat, (28/9) kemarin, ada pihak BPSK datang, dan kami bersama-sama Ketua BPSK berangkat ke Palembang untuk melakukan uji lab produk kami, namun hasilnya memang belum keluar,” tambahnya.

Sementara, Tri mengakui terkadang memang terdapat kesalahan dalam pengemasan dan menulis kadaluwarsa atau expired, karena tidak ada kontrol dan pembinaan dari dinas terkait.

“Sekali lagi sampaikan, kami menghargai semua pengaduan, karena itu kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kami siap jika harus memberikan klarifikasi terhadap semua pengaduan,” tutup Tri.(cw1/rfm)

Rekomendasi Berita