oleh

KTP Dicatut, Warga Bisa Lapor

Berkas Dukungan Perorangan

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak melalui jalur perseorangan alias independen berpotensi sarat kecurangan. Dalam tahap pengumpulan dukungan, identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga bisa saja dicaplok tanpa pemberitahuan.

Hal itu terkuak, dalam verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak 12 Desember 2017 lalu.

Seorang warga, YN (40) kepada Linggau Pos, Rabu (13/12) mengaku terkejut. Tiba-tiba tim PPK datang ke kediamannya, untuk memverifikasi data kebenaran, tentang dukungan yang diberikannya untuk bakal calon perseorangan Toyeb Rakembang-Sofyan.

“Saya tidak pernah memberikan dukungan itu. Kebetulan saya sedang di Palembang, suami yang menghubungi. Jadi kaget saja,” terangnya.

YN merasa dirugikan. Karena ada oknum yang mencatut identitasnya. Bahkan membubuhkan tanda tangan palsu pada surat pernyataan dukungan itu.

“Suami kirim ke saya via Whatsapp, surat dukungan yang mencantumkan KTP saya. Setelah saya lihat tanda tangannya, jelas bukan saya. Jadi selain mencatut, dia membuat tanda tangan palsu juga. Wah ini benar-benar luar biasa berani,” terang YN.

YN belum memastikan, apakah ia akan melaporkan kasus pencatutan ini ke polisi atau tidak.

“Ya nanti lihatlah setelah saya sampai Lubuklinggau. Sekarang ada tugas di Palembang. Yang pasti saya merasa dirugikan,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Divisi Teknis KPU Kota Lubuklinggau, Gatot Widjianto mengatakan bahwa memang saat ini masih dalam masa verifikasi faktual khusus untuk para Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau jalur perseorangan.

“Ya, memang masih dalam masa verifikasi faktual sampai 15 Desember 2017 mendatang,” kata Gatot Widjianto, kemarin.

Ia memastikan, tentang dukungan untuk calon perseorangan, memang telah diterima KPU.

“Dalam proses verifikasi ini, jika ternyata pemilik KTP tersebut tidak mengetahui ataupun menyetujui, mendukung bakal calon perseorangan. Maka pasti akan kami coret dari pernyataan mendukung bakal calon tersebut,” jelas Gatot.

Mengenai sanksi, gugatan ataupun melapor kata Gatot, wewenang KPU tidak sampai di situ.

“Kami hanya pelaksanaan Pemilu untuk kepala daerah,” ucap Gatot.

Gatot menambahkan, dari hasil verifikasi faktual apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, Balon Perseorangan masih diperkenankan melakukan perbaikan. Rentang waktunya hanya sepekan, sekitar pertengahan Januari 2017. (05/16)

Komentar

Rekomendasi Berita