oleh

KPU Umumkan Lima Besar PPK

LINGGAUPOS.CO.ID– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengumumkan lima besar peserta tes seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka yang dinyatakan lolos ini akan melaksanakan tugasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mura tahun 2020.

Adapun jumlah PPK diwilayah Kabupaten Mura sebanyak 70 orang, dengan rincian lima orang disetiap kecamatan. Komisioner KPU Kabupaten Mura Divisi SDM dan Parmas, Syarifudin, mengatakan masih sada kesempatan masyarakat untuk melakukan tanggapan, terhadap para peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus sebagai PPK.

Syarif menjelaskan, tanggapan bisa diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Mura, berikut dengan alat bukti baik rekaman video, rekaman suara, gambar, maupun alat bukti lainnya.

Setelah itu, pihaknya akan langsung klarifikasi terhadap yang bersangkutan terhadap tanggapan yang masuk.

“Setiap tanggapan yang masuk akan langsung di klarifikasi, sebab kita tidak ingin pesta rakyat ini di nodai oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,”jelasnya.

Namun, tidak semua tanggapan yang masuk bisa diakomodir sesuai dengan keinginan dari masyarakat yang melakukan tanggapan. Sebab, bila alat bukti yang disampaikan bisa dibantah yang bersangkutan, tanggapan dinyatakan tidak memenuhi unsur.

“Kita memberikan kesempatan yang sama, terhadap masyarakat yang melaporkan calon PPK, dan PPK yang dilaporkan. Bila memenuhi unsur pelanggaran akan didiskualifikasi dari calon PPK. Kalau tanggapan tidak memenuhi unsur pelanggaran, ya akan kita lantik sebagai petugas PPK,”ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Muratara Divisi SDM dan Parmas, Nety Herawaty menyampaikan hal yang sama, bila tanggapan terhadap calon petugas PPK, atau lima besar PPK yang akan dilantik bisa disampaikan langsung ke sekretariat KPU Kabupaten Muratara. “Siapapun bisa melakukan tanggapan, dan semuanya kan diproses sesuai aturan yang berlaku,”katanya.

Adapun persyaratan untuk PPK, yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 17 tahun. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik (Parpol) yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Parpol yang bersangkutan. Domisili, dalam wilayah kerja PPK. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kemudian, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, dengan penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan Periodisasi. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, dan tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.(*)

Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul”KPU Umumkan Lima Besar PPK”

Rekomendasi Berita