oleh

KPU Tebar 500 Undangan

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyebar 500 undangan dalam debat putaran pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kamis (17/1) depan. Sebanyak 200 undangan dibagikan tamu undangan para calon. Sementara untuk massa pendukung 01 dan 02 masing-masing diberikan 100 undangan.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, undangan juga disebar kepada sejumlah tokoh nasional dan tokoh bangsa. Seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden.

“Saya berharap, para tokoh bangsa tetap sehat dan bisa memenuhi undangan kami, ” terangnya saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

KPU mulai berbenah menemukan formula yang tepat agar debat presiden bisa lebih baik. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan mekanisme debat di putaran kedua nanti.

Wahyu Setiawan mengatakan, jika setelah debat perdana nanti, pihaknya akan melakukan evaluasi. Alasannya, masih ada lima debat lainnya yang harus diselesaikan.

KPU juga akan meminta kepada sejumlah pihak untuk ikut mengevaluasi debat pertama. Baik dari elemen masyarakat, akademisi, dan pemerhati.

“Evaluasi ini kita terus lakukan. Untuk penyempurnaan debat selanjutnya,” tambahnya.

Debat presiden pada 17 Januari mendatang terdiri dari enam segmen. Sesi pertama adalah penyampaian visi-misi. Sedangkan segmen kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan terbuka yang sudah diberikan kisi-kisi sebelumnya.

Di segmen empat dan lima, adalah waktu bagi pasangan calon untuk memberikan pertanyaan tertutup kepada lawan debat. Di akhir acara, ada penutup untuk mengampanyekan pemilu damai 2019.

Selain 500 undangan yang disebar, pihaknya juga akan menyiapkan layar besar. Layar besar ini difasilitasi KPU agar massa kedua pasangan calon yang tidak mendapat undangan bisa tetap menonton. Selain layar besar, KPU juga telah berkoordinasi dengan Polisi, TNI, dan Paspampres untuk membantu mengamankan jalannya debat.

Jangan Bertele-Tele

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai debat tak lagi menarik karena KPU telah memberikan kisi-kisi. Ada yang setuju, jika pemberian kisi-kisi bisa lebih memperdalam para calon menyampaikan jawaban, ada pula yang kontra.

Waktu debat yang diberikan juga terbilang sangat terbatas. Hanya 90 menit secara keseluruhan yang dibagi menjadi lima segmen. Paslon harus pintar dalam menjawab setiap pertanyaan.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah Zaki Mubarok menilai jika pasangan calon yang menjawab pertanyaan secara bertele-tele, ini akan dinilai negatif oleh masyarakat. Paslon harus memberikan jawaban secara singkat dan konkret.

“Waktu 90 menit cukup. Kalau menjawab langsung ke substansi atau persoalan pokoknya. Semakin to the point, semakin bagus. Dan bisa diuji keunggulan serta kemungkinan terealisasinya. Semakin abstrak, maka masyarakat akan merespon negatif,” kata Zaki.

Ia juga menilai isu HAM dan korupsi sangat konkret. Karena banyak kasus yang mandek dan kasus korupsi yang terus menerus terjadi. Solusinya, Paslon harus bisa memberikan cara pencegahan selain pemberantasan.

“Karena isu konkret, jawaban harus konkret,” terangnya.

Disinggung sejumlah mantan presiden dan wakil presiden diundang, bagi Zaki, itu hanya sebatas seremonial. Meski demikian, baginya hal itu baik dan memberikan gambaran kerukunan diantara para pemimpin nasional.

“Meskipun secara substansial, kehadiran mereka pada kurang menarik,” tandasnya. (khf/fin/tgr)

Rekomendasi Berita