oleh

KPU Tanggapi Dingin Anggotanya Banyak Dipecat

JAKARTA – Diberhentikannya sejumlah peyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disikapi dingin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)dan memilih untuk melakukan pelantikan anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan anggota yang diberhentikan secara tetap.

Komisoner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, jika diberhentikannya empat ketua dan sejumlah anggota KPU di beberapa daerah tidak akan menganggu jalannya Pemilu. Menurutnya, banyak langkah yang bisa diambil untuk mengisi kekosongan tersebut.

Wahyu juga mengatakan, jika pihaknya akan segera melantik anggota dan ketua KPU yang diberhentikan tetap. Alasannya, karena KPU pusat sangat butuh tenaga di daerah untuk keberlangsungan pemilu.
“Karena pada prinsipnya kami uga berkepentingan, sehingga akan kami segerakan, tegasnya.

Diketahui, putusan pemberhentian tetap oleh DKPP adalah Anggota Bawaslu Kota Batam Suryadi Prabu, Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Agus Priyanto, Anggota PPL Jamsaren Kota Kediri Anida Hariroh dan Ketua KPU Kabupaten Soppeng Andi Sri Wulandari.

Wahyu pun enggan menanggapi lebih dan memilih mengatakan, jika KPU di daerah segera melakukan PAW agar seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik. Pihaknya juga siap untuk melantik sesegera mungkin, jika memang segala persyaratan administrasi telah lengkap.

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Zaki Mubarok mengatakan, jika keputusan DKPP bisa saja menganggu jalannya Pemilu 2019. Tetapi keputusan tersebut harus dijalankan karena ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

MIsalnya saja ada anggota KPU Kota Tangsel yang ternyata pengurus DPD Partai Gerindra Tangsel. Kalau tidak diberi sanksi, pelaksanaan pemilu bisa jadi cacat karena penyelanggara jadi partisan, kata Zaki kepada Fajar Indonesia Network, Senin (21/1).

Lebih lanjut Zaki menambahkan, pemecatan yang dilakukan DKPP masih dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan akuntabel. Ia juga mengatakan, jika di negara maju, jika penyelenggara pemilu diketahui melanggar, akan dierikan sanksi. (khf/fin)

Rekomendasi Berita