oleh

KPU Tanggapi Dilematis Nasib Moro-Moro

JAKARTA – Nasib ratusan warga di Kawasan Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung terancam tidak dapat turut serta memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang. Pasalnya selain belum terdata, mereka juga tidak memiliki administrasi kependudukan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, jika hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, hak masyarakat di kawasan Moro-Moro sama dengan warga yang lain. Bisa memilih pemimpin secara langsung.

Titi menegaskan, KPU harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera mendata jumlah warga di Moro-Moro. Jika memang syarat untuk bisa memilih pada pemilu adalah KTP elektonik, maka harus ada terobosan hukum.

Pemerintah tidak bisa mencabut hak pilih warga negara karena alasan lain.Saya rasa pemerintah daerah setempat, Kemendagri dan KPU harus membuat terobosan hukum. Agar hak konstitusi mereka tidak terabaikan, kata Titi saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network, Senin (21/1).

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, jika seharusnya KPU dan instansi terkait harus segera mendata. Bukan cuma di Moro-Moro, Mesuji. Tapi seluruh wilayah di Indonesia yang aksesnya sangat sulit.

Menurutnya, pesta demokrasi lima tahun sekali ini adalah pesta bagi warga negara Indonesia. Jika ada satu warga yang secara aturan sudah bisa memilih tetapi tidak diakomodir, ini akan menjadi pelanggaran ke depannya.

Kan ada anggarannya, ayo dong KPU dan Kemendagri mendata. Jangan sampai ada warga yang tidak terdata. Apalagi, wilayah Moro-Moro identik dengan lahan. Bukan dengan politik, kata Emrus.

Emrus juga menegaskan, jika Kemendagri melakukan pendataan perekaman KTP di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan, Kemendagri juga harus melakukan hal yang sama kepada warga di Kawasan Moro-Moro, Kabupaten Mesuji.

Sementara itu, Komisoner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, jika masalah di Moro-Moro merupakan masalah yang dilematis. Bukan tanpa alasan, karena KPU mewajibkan pemilih untuk mengunakan identitas. Jika tidak, maka dipastikan tidak bisa memilih.

Terkait, hak konstitusi sebagai warga negara dimana harus dipenuhi. Karena negara menjamin setiap warganya untuk bisa memilih dalam pemilu. Itupun tertuang dalam undang-undang. KPU memiliki alas an lain yakni perihal status wilayah tempat tinggal yang tidak memenuhi aturan.

Tapi begini, karena mereka menempati wilayah yang jelas dilarang, berarti mereka illegal. Kalau kita buatkan akta kependudukan, nantinya kita mengakui kalau wilayah tersebut adalah miliknya. Karena di kartu penduduk kan harus ada alamatnya, papar Wahyu, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Labih lanjut Wahyu mengatakan, jika seharusnya persoalan tersebut bisa diselesaikan pemerintah daerah setempat. Sehingga jika sudah terdata bisa ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat, bilamana dapat dipenuhi itu lebih baik. Jika memang nantinya ada pendataan, KPU baru bisa menindaklanjuti, tutup Wahyu. (khf/fin)

Rekomendasi Berita