oleh

KPU Serahkan Mekanisme Sosialisasi Visi Misi kepada Timses

JAKARTA – Persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat antar calon presiden dan calon wakil presiden tidak semulus yang dibayangkan. Antar peserta tim pasangan calon untuk menetapkan agenda awal mensosialisasikan visi misi dan moderator debat yang hingga kini belum menemui titik temu dan mengalami perdebatan.

Ketua KPU, Arief Budiman mengungkapkan, bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim pemenangan para pasangan calon dalam mempersiapkan agenda penyampaian visi misi dan tokoh moderator pada tanggal 9 Januari 2019 mendatang.

Dirinya pun menyampaikan ada beberapa usulan yang disampaikan oleh kedua paslon 01 dan 02. Namun sayangnya hingga saat ini kedua kubu masih saling silang pendapat. “Jadi masih belum menemukan titik temu. Sehingga saya bilang, kalau masih belum bisa ketemu idenya sendiri-sendiri, maka saya persilahkan dilakukan sendiri-sendiri, KPU tidak bisa menjadi host atau moderatornya. karena kalau KPU menjadi hostnya nanti dituding begini, begitu,” ujar Arief saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12).

Lanjut, Arief memaparkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya sebelum memasuki debat awal tersebut ialah maksud untuk memfasilitasi adanya sosialisasi soal visi dan misi para pasangan calon.

Dirinya pun berharap setiap pasangan calon hanya mengirimkan timnya untuk menyampaikan visi-misi. “Paslon sendiri sebetulnya penyampaian visi-misinya kan sudah disediakan di ruang debat itu, nah kpu ini kan ingin melakukan sosialisasi. sosialisasi ini ya tujuan awal dan harapannya ada tim yang ditunjuk oleh paslon untuk menyampaikan itu, karena waktunya panjang, ruangnya lebih terbuka,” papar Arief.

Namun, Arief menambahkan bilamana perdebatan ide diantara kedua paslon masih bergulir. Dirinya memastikan bahwa usulan-usulan tersebut dapat diambil kembali oleh pihaknya yakni KPU.

“Jika kedua paslon menyerahkan KPU menjadi penyelenggara sosialisasinya, maka KPU ingin modelnya, tata caranya, semua sepakat, jadi mereka akan bicara sendiri lagi dengan masing-masing paslonnya, tanggal 31 saya minta konfirmasinya. tanggal 2 baru saya ajak ketemu untuk rapat. Saya persilahkan mereka bertemu sendiri, nggak perlu dengan KPU, biar nggak merepotkan banyak pihak. silahkan mereka berkomunikasi sendiri, begitu didapat kesepakatan silahkan disampaikan pada KPU,” pungkasnya.

Merespon hal tersebut, terkait pelaksanaan debat selanjutnya dalam pemilihan moderator kedua kubu cukup kooperatif. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyerahkan seluruhnya kepada KPU dan setuju moderatornya siapapun dari media manapun asal netral.

“Kami sepakat usulan moderator itu berangkat dari teman-teman media, asal dari media tersebut yang menyiarkan secara langsung, apalagi yang mengusulkan teman-teman media tadi ya mereka tidak berpihak, Karena ratusan juta masyarakat Indonesia akan melihat ini,” kata Dahnil saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12).

Di satu sisi, menurut Dahnil, bila media massa atau moderator tersebut menunjukkan keberpihakan saat debat berlangsung, justru bakal mencoreng muka mereka sendiri di hadapan jutaan masyarakat Indonesia.
“Maka, jangan rusak reputasi ini, itulah sebabnya kami percaya moderator itu usulan dari media,” tegasnya.

Sementara, Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily menyebut timnya tidak mempersoalkan siapa moderator debat capres tersebut. “Prinsipnya bagi kami siapapun nama moderator yang memandu debat ia adalah figur yang netral, memiliki kapabilitas memandu jalannya debat dengan baik,” ujar Ace.

Dirinya kemudian juga tak masalah asal dari moderator debat capres apakah berasal dari kalangan akademisi maupun media. “Dari kalangan manapun tidak ada masalah, termasuk dari media, yang penting memiliki netralitas dan kemampuan untuk memandu debat dengan baik,” tutupnya. (zen/fin)

Rekomendasi Berita