oleh

KPU Pastikan Tambah Jumlah PPK

Sudah Terima Juknis

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – KPU Kota Lubuklinggau telah menerima Petunjuk Teknis (Juknis) untuk melakukan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 2 orang lagi. Sebab, saat ini jumlah anggota PPK 3 hanya 3 orang, sementara aturan yang menyatakan jumlah anggota PPK 3 orang sudah digugat di MK dan gugatan itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Putusan 31/PUU-XVI/2018. Maka jumlah anggota PPK kembali 5 orang, sama seperti pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Demikian disampaikan, Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi SDM dan Parmas, Deby Arianto, Rabu (7/11).

Menurut Deby sapaan akrab Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi SDM dan Parmas, penambahan anggota PPK, sifatnya hanya evaluasi. Maka, maksimal jumlah peserta yang bisa mengikuti evaluasi hanya 7 orang per kecamatan, itupun kalau mereka masih memenuhi syarat. Tapi, kalau mereka tidak memenuhi syarat lagi, tentu tidak bisa mengikuti evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Seluruh peserta yang gugur seleksi wawancara, baik saat perekrutan PPK Pilkada maupun Pileg akan dipanggil untuk melengkapi administrasi. Asalkan masih memenuhi syarat,” katanya.

Syarat dimaksud adalah belum masuk dalam kepengurusan Partai Politik (Parpol), atau maju sebagai Calon Legislatif (Caleg), maupun pindah domisili. Selain itu, nantinya peserta evaluasi harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, yakni terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Lalu tidak menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota Parpol. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP.

“Jadi, bagi peserta yang berminat untuk mengikuti evaluasi harus mengurus beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan. Paling lambat 2 Januari 2019 nanti sudah dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Terpisah, ketua KPU Mura, Ach Zaein menjelaskan pihaknya juga akan melakukan evaluasi anggota PPK, sesuai dengan petunjuk yang sudah dikeluarkan KPU.

“Kita bekerja sesuai petunjuk, dan apapun petunjuk tersebut akan kita laksanakan,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto mengatakan hak yang sama kalau pihaknya juga akan melakukan perekrutan anggota PPK, untuk memenuhi kuota yang sudah ditetapkan. (aku)

News Feed