oleh

KPU Minta OSO Wajib Mengundurkan Diri

JAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak segera memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke Daftar Calon Tetap (DCT) dinilai tepat. KPU masih memberikan waktu kepada OSO untuk mengundurkan diri dari pengurus partai sampai 22 Januari mendatang.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menilai langkah KPU sudah sesuai keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). karena keputusan Bawaslu pada 9 Januari lalu meminta KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT.

“Jika KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, berarti nama pak OSO harusnya sudah tidak bisa masuk ke DCT. Hanya saja, KPU tetap meminta surat pengunduran diri dari kepengurusan partai. Dengan memperpanjang masa tunggu pengunduran diri, berarti KPU masih membuka peluang dan memberikan pak OSO untuk bisa masuk ke DCT,” papar Titi kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, Rabu (16/1).

Bahkan, menurut Titi, KPU sudah memberikan keistimewaan kepada OSO. Karena masih memperpanjang masa tunggu. KPU juga menjalankan keputusan sesuai dengan konstitusi. Hal ini juga diikuti oleh sejumlah calon DPD lain yang sebelumnya menjadi anggota partai.

“Bagaimana jika KPU langsung memasukkan nama, tentu tidak adil. Karena ada puluhan calon lain yang telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai,” tambahnya.

Terpisah, Komisioner KPU Hasyim Ashari mengatakan, berdasarkan rapat pleno KPU, KPU mengambil sikap untuk tetap meminta kepada OSO mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. Hal ini berdasar peyelenggara pemilu yang berazaskan Luber Jurdil.

KPU tetap melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Jika sampai batas waktu yang ditentukan OSO tidak memberikan surat pengunduran diri, OSO dipastikan tidak bisa mengikuti pemilihan sebagai anggota DPD.

“KPU dapat memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai. Sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol. Dengan demikian, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik bertentangan dengan UUD 1945,” bebernya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Di tempat sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, keputusan KPU dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU. Secara bulat menyimpulkan untuk tetap berpegang teguh kepada konstitusi dan UUD 1945.

Sebelumnya, Kantor KPU juga didatangi oleh sejumlah demonstran yang meminta kepada KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT DPD RI. Massa yang tergabung dalam Aksi Bela OSO tersebut berorasi di depan kantor KPU.

Puluhan personel polisi juga terlihat berjaga. Mengamankan jalannya aksi. Dalam orasinya, massa meneriaki KPU untuk segera memasukkan nama OSO ke DCT. Kami menuntut KPU agar menetapkan OSO masuk ke DCT. Jika kata-kata kami tidak diindahkan, pemerintah dalam hal ini KPU, maka kami akan penuhi jalanan ini dengan lautan manusia. Gedung ini akan kami robohkan, ujar massa dalam orasinya. (khf/fin)

Rekomendasi Berita