oleh

KPU : Maret 2019 Tuntas

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin distribusi surat suara dan logistik tepat waktu. Garansi ini disampaikan setelah proses lelang sempat tertunda, hingga keraguan publik terhadap dilegimitasi KPU menjelang debat Pilpres. Hal tersebut diungkapkan olehKetua KPU, dalam RDP bersama DPR.

“Target kami itu pertengahan bulan Maret. Jadi kira-kira 60 hari produksi dan distribusi sudah sampai kabupaten/kota. Jadi 60 hari mudah-mudahan sudah selesai,” kata Arief di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (9/1).

Lanjut Arief menjelaskan, pasca proses cetak, pihaknya dipastikan akan melakukan proses penyortiran sebelum dilakukan distribusi.

“Setelah proses produksi kami menyiapkan waktu untuk digunakan penyortiran begitupun saat tiba usai distribusi KPU kabupaten/kota beserta seluruh jajaran melakukan penyortiran kembali,” paparnya.

Terkait pengamanan dan proses distribusi, Arief mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk di dalamnya Bawaslu dan Polri.

“Nanti dalam proses distribusi semua akan dikawal oleh Polri bersama tim sampai ke gudang penyimpanan dan dijaga ketat agar tidak ada pihak manapun yang masuk,” tuturnya.

KPU menyatakan akan mencetak 939.879.651 lembar surat suara untuk lima jenis pemilihan, yakni pemilihan presiden/wapres, anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Anggaran KPU untuk pencetakan surat suara sebesar Rp872.691.402.425,00, sementara rencana nilai kontrak sebesar Rp604.756.161.932,00 atau ada penghematan anggaran sebesar Rp267.935.240.493,00 (30,7 persen),” imbuh Arief.

Menyinggung soal desain surat suara, KPU bersama peserta pemilu telah menyepakati bahwa ukuran surat suara 22 cm x 31 cm untuk pilpres dan 51 cm x 82 cm untuk Pemilu DPR RI. Desain surat suara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kata dia, juga telah disepakati oleh masing-masing daerah dan akan di produksi oleh 6 percetakan.

“Yang telah memenangkam tender diantaranya PT Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan),” pungkas Arief.

Penyampaian Visi Misi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tetap ada penyampaian visi misi pasangan capres cawapres di tiap debat. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, mengatakan nantinya tiap paslon capres-cawapres sendiri yang akan menyampaikan visi misi tersebut.

“Penyampaian visi misi akan ada dalam setiap debat dan untuk visi misi yang khusus pada hari ini kita berikan kesempatan pada masing-masing paslon dan tidak difasilitasi KPU,” ujarnya.

Perhitungan Surat Suara
Dalam kesempatan tersebut, Arief juga mengatakan suara untuk Pemilihan Presiden akan dihitung paling pertama. Pasalnya hal itu sesuai dengan draft dan salah satu bagian dari isu nasional
“Selama ini isu Pilpres juga menyita begitu banyak perhatian publik. Perolehan suara dalam Pilpres dihitung lebih dulu untuk menghindari konflik berkepanjangan terkait ini,” tutupnya.

Jangan Gaduh
Merespon pemaparan yang ada, Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron mengapresiasi pemaparan KPU. Namun dirinya mengingatkan kepada lembaga pimpinan Arief Budiman tersebut agar lebih meningkatkan kinerja sekaligus kewibawaan.

Pasalnya, menurut politikus Partai Demokrat ini, KPU terlalu sering menimbulkan kegaduhan jelang Pemilu 2019 mendatang.

“Ambil contoh Hoaks 7 kontainer kemarin atau batalnya pemaparan visi misi Capres. Jangan hal tersebut terjadi kembali ke depan. KPU sebaiknya lebih baik bekerja dengan menjukan kinerja yang baik,” tegas politisi dari Dapil Jawa Barat ini.

Dirinya menambahkan, KPU dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi kasus kasus yang heboh ditengah masyarakat.

“Melihat situasi yang semakin gaduh penyelenggara pemilu juga membuat gaduh, besok kami minta harap KPU dapat membuat lebih tenang,” tukas Herman.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PKS, Mardani Ali Sera berharap agar KPU segera membenahi diri.

Menurut politikus yang mempelopori #2019GantiPresiden ini, masih cukup waktu bagi KPU untuk membenahi.

Buat saya ini tantangan, masih ada waktu, khususnya untuk hajatan 100 hari ke depan, KPU harus pastikan berpihak ke publik jangan ke paslon, tukasnya.

Membantah
Terpisah, menanggapi masukan dari KPU, Arief mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini telah profesional dan tidak menunjukkan sikap reaktif selama bekerja sebagai penyelenggara pemilu.

“Sebenarnya kami tidak reaktif, apalagi sebagian orang itu mengatakan over reaktif. Ini sangat kami pertimbangkan dengan matang,” kata Arief usairapat.

Dirinya pun mengaku selama ini dalam mengambil sikap, pihaknya selalu mempelajari dulu metode dan tujuan akan isu yang dilempar ke KPU.

“intinya dalam mengambil sikap kami tidak sembarang. Kami pun harus jaga wibawa KPU,” tandasnya. (frs/fin)

Rekomendasi Berita