oleh

KPU Kabupaten/Kota Belum Bisa Laksanakan Putusan MA

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – KPU Kota Lubuklinggau dan KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), siap melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi lima orang. Tetapi untuk melaksanakan amar putusan MA ini perlu petunjuk KPU RI, berupa surat edaran atau Peraturan KPU.

“Kita siap melaksanakan putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang jumlah anggota PPK dari tiga orang menjadi lima orang. Untuk penambahan anggota PPK ini sistemnya apakah dengan rekrut ulang atau menetapkan anggota PPK Pilkada serentak 2018 memang jumlahnya lima orang. Maka kita harus menunggu petunjuk KPU RI, baik berupa surat edaran maupun peraturan KPU,“ kata Efriadi Suhendri, Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Selasa (24/7).

Ketua KPU Kabupaten Mura, Ach Zaein menjelaskan pihaknya juga menunggu petunjuk KPU RI, baik berupa surat edaran maupun Peraturan KPU terkait jumlah anggota PPK di Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Jadi, untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 anggota PPK lima orang sesuai dengan amar putusan MK.

Dalam rekrutmen anggota PPK selama ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 52 Ayat (1) menyebutkan anggota PPK berjumlah tiga orang.

“KPU kabupaten/kota bekerja berdasarkan peraturan, yakni UU, Peraturan KPU hingga surat edaran,” katanya.

Ketika belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai tata cara perekrutan penambahan jumlah anggota PPK Pemilu Legislatif yang sebelumnya, Maka KPU kabupaten/kota belum bisa melaksanakan amar putusan MK tersebut.

Namun, Ach Zaein memastikan jumlah anggota PPK untuk Pemilu Legislatif 2019 berjumlah lima orang, sesuai dengan amar putusan MK.

Anggota PPK Muara Lakitan Husni Thamrin, menyambut baik amar putusan MK, terkait jumlah PPK menjadi lima orang. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2019 cukup berat, karena pelaksanaan Pemilu Legislatif berbarengan dengan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI.

“Kita menyambut baik penambahan jumlah PPK, karena pekerjaan PPK lebih berat dari sebelumnya,” katanya.

Seperti diketahui, dalam pertimbangan putusan, MK menyinggung tugas, fungsi, dan wewenang PPK. MK menilai, tugas dan kewajiban PPK berkaitan langsung dengan pemenuhan kedaulatan rakyat, yakni memfasilitasi pemilih untuk terdaftar di dalam daftar pemilih, memastikan suara pemilih tak terdistorsi melalui proses rekapitulasi suara, dan sosialisasi pemilu. Pemilu 2019 rekapitulasi langsung ke tingkat kecamatan dan dilaksanakan PPK.

Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya.

MK menggambarkan rumitnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dalam catatannya, MK menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Negeri di mana terdapat 7.201 kecamatan, dan 83.370 desa/kelurahan, serta 801.838 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kerumitan ini harus ditanggapi dengan manajemen pemilu yang baik dan benar. MK juga menilai pengurangan jumlah anggota PPK oleh pembentuk UU Pemilu, menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap UU Pilkada. Pasalnya, di UU Pilkada, jumlah anggota PPK adalah lima orang. (01/Net)

Rekomendasi Berita