oleh

KPU Ingatkan Paslon Serahkan LPPDK

“Kita sudah menyurati Paslon untuk segera menyerahkan LPPDK, karena tanggal 24 merupakan waktu terakhir penyerahannya,” kata komisioner Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau.

Terancam Diskualifikasi Dari Pencalonan

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – KPU Kota Lubuklinggau, kembali mengimbau kepada tiga Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau, untuk segera menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK). Pasalnya, berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, karena batas akhir penyerahan LPPDK Minggu 24 Juni 2018.

Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim menjelaskan sanksi untuk Paslon Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau yang tidak menyerahkan LPPDK bisa diskualifikasi dari pencalonan. Sehingga, KPU Kota Lubuklinggau menyurati tiga Paslon Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau, untuk segera menyerahkan LPPDK.

“Mengingat pentingnya LPPDK, kita sudah menyurati semua Paslon,” kata Lukman Hakim, Kamis, (21/6).

Adapun Paslon Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau peserta Pilkada, nomor urut 1, H Toyeb Rakembang-Sofian, kemudian nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar, dan nomor urut 3, H Rustam Efendi-Riezky Aprlia.

Menurut Lukman Hakim, seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan Paslon selama kampanye harus dilaporkan, dan hasilnya akan di audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditunjuk KPU Kota Lubuklinggau. Ada beberapa sumbangan dana kampanye yang tidak boleh diterima Paslon, seperti menerima sumbangan dari dana asing, warga asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dan pemerintah asing. Dana kampanye tidak boleh dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Kalau dari hasil audit KAP ditemukan sumbangan yang dilarang, dananya akan diserahkan pada kas negara.

“Semua penerimaan sumbangan dana kampanye, baik berupa uang maupun jasa harus dilaporkan dan akan diaudit KAP,” jelas Lukman Hakim.

Kemudian, sumbangan dana kampanye yang diterima dari Parpol maupun perusahaan berbadan hukum maksimal Rp 750 juta, sedangkan sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh melampaui Rp 75 juta per orang.

Sekedar mengingatkan, sumbangan dana kampanye yang diterima Paslon nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar tertinggi, dengan nominal sebesar Rp 834.000.000.

Diikuti, Paslon nomor urut 1, H Toyeb Rakembang-Sofian sebesar Rp 173.000.000. Sedangkan Paslon nomor urut 3, H Rustam Effendi-Riezky Aprilia, tidak menerima sepeserpun sumbangan dari pihak manapun, sehingga laporannya zero sumbangan. (01)

Rekomendasi Berita