oleh

KPU dan Panwaslu Minta ASN Netral

“ASN dilarang menyukseskan salah satu kandidat, kalau tidak mau berhadapan dengan penegak hukum,”kata Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim.

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi Birokrasi (RB) Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) mutlak bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Hal itu dikemukakan oleh Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim, Minggu (8/4).

Edaran terkait, jelasnya, pun telah dikirimkan kepada para pejabat negara, mulai dari Gubernur, Bupati hingga Walikota. Bahkan, di situ tertuang beberapa poin penting, diantaranya ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis serta berafiliasi dengan partai politik.

“Termasuk larangan memasang spanduk atau baliho orang lain, sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,” jelasnya, Sabtu (8/4).

Jadi, dirinya menghimbau kepada seluruh ASN untuk tidak turun dalam pemenangan salah satu kandidat, karena dapat menciderai pesta demokrasi.

“Nah, kalau ditemukan ada ASN yang ikut memenangkan salah satu kandidat, baik Walikota-Wakil Walikota maupun Gubernur-Wakil Gubernur, siap-siap menerima sangsi. Ingat, setiap gerak-gerik kalian diawasi oleh Panwaslu, mereka akan memproses setiap indikasi pelanggaran, baik yang berupa laporan hingga temuan,” jelasnya.

Terpisah, komisioner Panwaslu Kota Lubuklinggau, Bahusi menjelaskan sudah banyak aturan yang melarang keterlibatan ASN dalam berpolitik, mulai dari SE Menpan RB, Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS. Serta SE KASN No B-2900/KASN/11/2017 TGL 10 Nov 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pilkada Serentak 2018. Prinsipnya, menurut Bahusi, Panwaslu Kota Lubuklinggau akan melakukan tindakan tegas terhadap ASN yang ikut berpolitik.

“Tidak ada sedikitpun toleransi untuk ASN yang ikut berpolitik. Jadi, jangan coba-coba ikut menyukseskan salah satu kandidat, baik Walikota-Wakil Walikota maupun Gubernur-Wakil Gubernur. Sebab, setiap pergerakan kalian kami awasi, dan perlu diketahui jajaran kami sudah sampai di tingkat kelurahan,” tegas Bahusi.

Bahkan, Panwaslu Kota Lubuklinggau dalam melakukan tindakan terhadap ASN yang ikut berpolitik, tidak harus menunggu laporan. Ketika, melihat ada ASN yang ikut menyukseskan kandidat, akan langsung diproses sebagai temuan. Dan dalam memproses semua itu, Panwaslu tidak perlu berkoordinasi di Sentra Gakkumdu, ketika dianggap melanggar akan langsung direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (01)

Rekomendasi Berita