oleh

KPU dan Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

JAKARTA – Penyelenggaraan debat antar pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wapres akan segera dilaksanakan. Sejumlah topik, usulan dan materi pun telah disusun oleh panitia yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar kegiatan tersebut berlangsung maksimal sehingga publik masyarakat dapat memahami program kerja setiap kandidat.

Salah satu usaha dari KPU untuk memaksimalkan debat tersebut adalah dengan memberikan kesempatan dengan membagi kisi-kisi pertanyaan debat Pilpres dengan tujuan agar Paslon dapat bisa memahami pertanyaan sesuai substansi. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya di Jakarta, Senin (7/1).

“Sengaja kami memberi kisi-kisi pertanyaan debat pilpres kepada pasangan calon (Paslon), agar Paslon memahami dan langsung fokus menjawab apa yang diminta di dalamnya,” kata Ubaid.

Selain memahami, Lanjut Ubaid menjelaskan langkah tersebut diambil pihaknya karena belajar dari debat periode sebelumnya, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh panelis tetapi tidak dijawab dengan mendalam.

“Dalam debat juga akan dibedakan, antara pertanyaan tertutup dan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup, kedua Paslon belum mengetahuinya. Nantinya, pertanyaan tertutup akan disampaikan langsung oleh masing-masing Paslon dalam debat dengan todak keluar konteks dan tema,” paparnya.

Berbeda dengan pertanyaan terbuka, Dirinya menuturkan yang akan disampaikan panelis ialah bertemakan hukum, HAM, korupsi dan terorisme. “Pertanyaan ini yang akan diberikan kepada Paslon. Dengan harapan, pemaparan calon menjadi lebih detail. Dengan memberikan soal, gagasan bisa disampaikan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Masyarakat juga bisa menilai dari informasi yang utuh,” katanya.

Merespon hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok menilai langkah yang diambil KPU aneh. Hal itu dikarenakan, menurutnya debat seharusnya dilakukan dengan melempar sejumlah pertanyaan spontan bukan justru memberi bocoran seperti yang dikonsepkan selama ini.

“Itu kayak ujian anak sekolah, tapi soal ujian dibagikan dahulu sebelumnya. Yang muncul mereka ngapalin jawaban, tidak ada lagi argumen,” kata Zaki kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, Senin (7/1).

Dirinya menilai, jika lembaga pimpinan Arief Budiman tersebut tetap memaksakan konsep baru terkait mekanisme debat tersebut, hal itu menunjukkan bahwa KPU dan Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

“Pertanyaan terbuka yang sudah diserahkan akan membuat rendah mutu diskusi. Selain itu, isu yang dibahas juga harus kekinian. Bukan sekadar hukum, HAM dan korupsi. Soal politik luar negeri dan kebijakan ekonomi juga harus dijadikan tema. Prioritas bisa ke ekonomi dan mengatasi pengangguran,” tandasnya. (khf/fin)

Rekomendasi Berita