oleh

KPU Akan Terapkan e-Rekap di Pilkada 2020

LINGGAU POS ONLINE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin mantap menggunakan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Lembaga penyelenggara pemilu memasukkan salah satu klausul dalam rekrutmen petugas KPPS yang mampu mengoperasikan komputer dan mengerti informasi teknologi.

Meski pembahasan mekanisme penghitungan suara belum dibahas DPR, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan jika nantinya, rekap secara manual akan dihapus. Formulir C1 akan difoto dan dikirimkan dalam bentuk digital. Selanjutnya dikirim ke pusat tabulasi data milik KPU RI.

“Sehingga, hasil pemilihan kepala daerah bisa langsung diketahui. Hasilnya ditetapkan berdasarkan rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Pilkada tidak akan menggunakan penghitungan rekap manual. Karena nantinya form C1 langsung masuk tabulasi dan akan ditetapkan menjadi hasil resmi pilkada,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Hanya saja, penggunaan e-rekap belum dibahas intens oleh legislatif. Keputusan KPU yang berencana menggunakan e-Rekap saat Pilkada 2020 masih terbentur regulasi. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, agar e-Rekap bisa diterapkan, pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota). Selain itu, juga memutuskan e-Rekap sebagai prosedur resmi menetapkan hasil pemilu.

Namun, revisi UU Pilkada bakal memakan waktu cukup lama. Pasalnya, Pemerintah dan DPR belum memutuskan membahas revisi tersebut. Selain revisi UU Pilkada, KPU juga bisa menerapkan kebijakan lewat peraturan KPU. Namun, peraturan e-rekap masih dalam penggodokan. “Karena keputusan e-rekap sebagai basis rekapitulasi hasil penghitungan suara yang resmi harus dituangkan dalam peraturan,” ucap Pramono.

Dua langkah itu, sedang diusahakan. Pramono menargetkan rancangan peraturan KPU terkait e-rekap itu selesai bulan depan. “Mungkin awal Desember sudah bisa kita ajukan rancangannya ke DPR untuk konsultasi,” ungkapnya.

Komisioner KPU Viryan Azis menerangkan, hal paling utama dari e-rekap adalah penggunaan teknologi informasi. Sistem ini adalah pengembangan dari Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang sudah digunakan KPU sejak lama.

Hanya, Situng belum menjadi hasil resmi hasil pemilu. Masih sebatas rujukan atau hasil sementara dari penghitungan suara dalam pemilu. Untuk e-rekap, pengembangannya cukup signifikan dibandingkan Situng.

Sebagai gambaran, data Situng berasal dari formulir C1 yang discan di KPU Kabupaten/Kota kemudian dienkripsi menjadi angka. Keluarlah hasil real count. Sementara, data e-rekap berasal dari formulir C1 yang dipotret oleh KPPS di TPS. Foto tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data KPU untuk dienkripsi menjadi angka dan dijumlahkan.

’’Pusat datanya di Jakarta. Cara tersebut adalah opsi standar yang disiapkan KPU. Kami juga mengantisipasi bila tidak tersedia jaringan data untuk mengirim foto di area sekitar TPS. Proses foto tetap dilakukan. Tetapi pengiriman dilakukan ketika mendapatkan akses jaringan internet,’’ tutur Viryan.

Atas dasar itu, KPU dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Dari 270 daerah penyelenggara pilkada, akan dipetakan wilayah mana saja yang infrastruktur dan koneksi internetnya baik dan mana yang tidak. KPU menargetkan seluruh daerah bisa menggunakan e-rekap. Hanya saja, bila jaringannya tidak mendukung, tidak bisa dipaksakan. (*)
Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita