oleh

KPU Adakan Bimtek LPPDK

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau, pada 4 Juni hingga 6 Juni 2018 dijadwalkan akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh akuntan publik. Bimtek yang melibatkan tiga Paslon Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau tersebut, diselenggarakan dalam teknis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Komisioner Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim menjelaskan tujuan dilakukan Bimtek agar Paslon Walikota-Wakil Walikota Lubuklinggau, tidak salah dalam pengisian LPPDK. Sebab, isi PPDK merupakan seluruh pemasukan dan pengeluaran masing-masing Paslon selama proses kampanye mulai 15 Februari sampai 24 Juni 2018.

Untuk itu diimbau supaya tiga Paslon dapat mengikuti Bimtek ini. Kalaupun ada Paslon yang berhalangan datang, maka bisa diwakili orang lain (Timses) dengan menunjukkan surat mandat dari Paslon yang berhalangan hadir.

Pasalnya, pengisian LPPDK harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Peraturan KPU tersebut, akibat sumber dana yang digunakan untuk berkampanye, bisa membuat Paslon kena diskualifikasi dari pencalonan.

Sumber-sumber dana yang dilarang, antara lain sumbangan dari dana asing, warga asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dan pemerintah asing. Selain itu, dana kampanye tidak boleh dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Jika ada sumbangan dana kampanye asing pada Paslon, maupun dana yang berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD, dananya akan diserahkan pada kas negara.

Namun, jika tidak melapor dan ditemukan ketika diaudit Kantor Akuntan Publik, maka sanksi bagi Paslon akan dibatalkan ketika menang Pilkada. Bahkan, besaran sumbangan juga sudah ditentukan, yakni sumbangan dana kampanye dari partai politik maupun perusahaan berbadan hukum maksimal Rp 750 juta, sedangkan sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Bahkan sumbangan yang berupa barang dan jasa dikumulatifkan menjadi uang, dan itu juga harus dimasukkan dalam LPPDK.

Sekedar mengingatkan, sumbangan dana kampanye yang diterima Paslon nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe-H Sulaiman Kohar tertinggi, dengan nominal sebesar Rp 834.000.000.

Diikuti, Paslon nomor urut 1, H Toyeb Rakembang-Sofian sebesar Rp 173.000.000. Sedangkan Paslon nomor urut 3, H Rustam Effendi-Riezky Aprilia, tidak menerima sepeserpun sumbangan dari pihak manapun, sehingga laporannya zero sumbangan. (01)

Rekomendasi Berita