oleh

KPPN Sukses Sosialisasikan Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2018

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adakan kegiatan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2018, Kamis (4/10). Dalam sosialisasi yang mengusung tema ‘Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2018 bagi Satuan Kerja Satker Lingkup Pembayaran KPPN Lubuklinggau‘ disampaikan tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-13/PB/2018.

Acara yang berlangsung di Aula KPPN Lubuklinggau lantai 2 di Jalan Lapter, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 tersebut dibuka Kepala KPPN Lubuklinggau, Rosaldina.

Ada tiga pematari yang hadir kegiatan tersebut. Pertama, Zainal Abidin, Rimma Novelly Rumahorbo, dan Sri Oktavia Hidayati. Kegiatan ini diikuti 65 peserta dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran, seluruh Satuan Kerja (Satker) pengguna dana APBN di wilayah KPPN Lubuklinggau yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam sosialisasi ini juga diadakan tanya jawab dan konsultasi pelaporan dan pemberian penghargaan kepada Satker yang memiliki nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik. Juara 3 diterima oleh Satker Pengadilan Agama Lubuklinggau, Juara 2 Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau dan Juara 1 KPPN Lubuklinggau .

Kepada Linggau Pos, Rosaldina menjelaskan, dengan sosialisasi ini, ia berharap Satker bisa berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per-13/PB/2018 terutama dalam rangka melaksanakan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2018 masing-masing Satker.

“Jadi ada rambu-rambu norma waktu terkait penyampaian SPM, Kontrak, kemudian batas akhir penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), penyetoran uang persediaan bendahara jangan sampai lewat tahun anggaran. Karena jika sampai lewat tahun anggaran, maka tidak masuk dalam pencatatan tahun 2018. Sehingga akan terjadi selisih atau temuan oleh auditor,” tegas dia.

Kepala KPPN Lubuklinggau juga mengharapkan semoga para Satker bisa menyetorkan Uang Persediaan (UP) bendahara tanggal 28 Desember nanti lalu bukti setor bisa disampaikan tanggal 31 Desember dengan tujuan bisa menghasilkan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi UP bendahara ini salah satu sumbangan dalam rangka Status WTP dan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini segera melakukan sesuai rambu-rambu norma waktu yang ditentukan.

Pemateri Pertama Zainal Abidin selaku Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker menjelaskan, tentang perencanaan kas, pengeluaran negara, penyelesaian uang persediaan, dan pengesahan hibah. Harapannya, dengan penjelasan itu maka akan memberikan kelancaran dalam menyampaikan laporan kegiatan akhir tahun.

Semoga Satker tidak meraba-raba dengan menyampaikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru mulai dari penerimaan dan pengeluaran negara sepanjang 2018 yang kita hadapi dalam waktu dekat ini.

Pemateri kedua, Rimma Novelly Rumahorbo selaku Kasi Bank menjelaskan tentang batas waktu penyetoran di KPPN Lubuklinggau dengan menyampaikan saldo rekening dan menjelaskan tentang akun untuk setoran sisa TUP. Tujuannya, supaya saldo rekening per 31 Desember itu seharusnya nol maka akan berpengaruh pada LKPP KPPN Lubuklinggau dengan harapan semoga Satker menyampaikan saldo rekening tepat waktu dan tidak ada setoran UP atau TUP yang lebih setor dan semua setoran dapat disetorkan pada tahun 2018.

Pemateri ketiga Sri Oktavia Hidayati selaku Kasi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki) menjelaskan akuntansi dan laporan tujuan secara nasional supaya tingkat KPPN dan Satker-nya mendapatkan kembali gelar predikat WTP dan semoga pengeluaran dan penerimaan negara dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel .(adi)

Rekomendasi Berita