oleh

KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Suap Kasi Intel Kejati Bengkulu

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan pengembangan kasus dugaan suap kepada Kasintel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait Pulbaket Proyek di Balai Wisata Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu tahun anggaran 2015-2016.

Hasilnya, KPK menetapkan tiga tersangka baru sebagai pemberi suap. Ketiganya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (Satker PJPA) BWS Sumatera VII Bengkulu Apip Kusnadi, Kepala Satker (Kasatker) PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu M Fauzi, dan Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera VII Bengkulu Edi Junaidi.

“Dalam pengembangan penanganan perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (26/12).

Febri mengungkap, Apip Kusnadi bersama M Fauzi dan Edi Junaidi diduga memberikan hadiah atau janji senilai Rp150 juta kepada Kepala Seksi III Intelijen Bengkulu, Parlin Purba. Uang senilai Rp150 juta tersebut merupakan hasil kesepakatan.

Sebelumnya, ketiganya diminta menyerahkan uang Rp185 juta.

Pemberian tersebut dilakukan dalam dua tahap. Penyerahan pertama, pada 9 Mei 2017, sebesar Rp100 juta, yang berasal dari Direktur PT RPS melalui Apip Kusnadi dan M. Fauzi. Kemudian, Apip Kusnai kembali memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Parlin Purba pada 7 Juni 2017.

Febri mengatakan, pemberian suap diduga terkait pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan Kejati Bengkulu atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengerjaan dua proyek irigasi.
Kedua proyek tersebut adalah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikerjakan PT RPS senilai Rp6,9 miliar di tahun 2015 dan Rp11,7 miliar di tahun 2016.

Sementara, proyek kedua adalah irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi air Manjunto Kabupaten Mukomuko yang dikerjakan PT ZWJ senilai Rp7,2 miliar di tahun 2015, dan Rp9,1 miliar di tahun 2016.

“Disepakati mitra atau pelaksana proyek menyetorkan uang kutipan sebesar enam persen dari total nilai proyek,” tutur Febri.

Secara rinci, sambungnya, uang kutipan tersebut diperuntukkan untuk dana operasional BWS Sumatera VII Bengkulu sebanyak dua persen, satu persen untuk dana operasional kementerian pusat yang disetorkan pada Kasubag TU, satu persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu, sementara dua persen sisanya diberikan pada aparat penegak hukum.

Atas perbuatan mereka, ketiganya disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tiga tersangka baru itu menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang lainnya, yakni PPK Amin Anwari, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto Murni Suhardi, dan Kasintel Kejati Bengkulu Parlin Purba sebagai tersangka. Sehingga total enam orang telah diproses.

Tiga tersangka awal telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Bengkulu. Tersangka Amin Anwari dan Murni Suhardi divonis dua tahun dan denda Rp50 juta subsidair empat bulan, serta Parlin Purba divonis lima tahun denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita