oleh

KPK Terima Vonis PT NKE

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap PT Duta Graha Indah (DGI) yang berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). PT NKE menjadi perusahaan pertama tersandung kasus tindak pidana korporasi yang ditangani KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menerima putusan tersebut setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir. Majelis hakim telah mengabulkan fakta-fakta serta argumentasi yang diajukan KPK.

“Meskipun ada beberapa perbedaan terkait dengan lama waktu pencabutan hak, dan lain-lain,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1).

Sebelumnya, majelis hakim memutus PT NKE bersalah dalam kasus korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

PT NKE diwajibkan membayar denda Rp700 juta serta uang penggati senilai Rp85.490.234.737. Majelis hakim juga mencabut hak PT NKE untuk mengikuti lelang yang diadakan pemerintah selama enam bulan.

KPK memandang, lanjut Febri, pencabutan hak tersebut telah adil dan proporsional. Kata dia, dalam perkara korporasi, KPK tidak menjatuhi hukuman hingga perusahaan yang terjerat menanggung akibat terlampau berat. Seperti mematikan usaha korporasi sehingga karyawannya kehilangan pekerjaan. “KPK lebih menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi,” paparnya.

Sedangkan, jumlah hukuman denda pengganti Rp85,49 miliar dikatakan Febri telah sesuai dengan perhitungan kerugian negara. Secara rinci, keuntungan yang diperoleh PT NKE dari pengerjaan delapan proyek sebesar Rp240.098.133.310.

Nilai tersebut dikurangi dana yang disetor ke kas negara sebagai eksekusi putusan terpidana proyek Wisma Atlet dan Udaya Dudung Purwadi Rp51.365.376.849, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama penyidikan perkara Rp35.732.332.179, serta fee yang diserahkan ke Nazaruddin Rp67.510.189.500.

“Sehingga selisih dari keuntungan yang diperoleh PT NKE dari delapan proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini adalah Rp85.490.234.736,” tukasnya.

Denda pengganti tersebut akan segera dieksekusi kepada PT NKE. Namun, menurut Febri, akan lebih baik jika PT NKE berinisiatif untuk membayarkan uang tersebut kepada negara melalui KPK.

Dirinya pun berharap, putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak terlibat dalam kasus serupa. “Sangat penting bagi para pelaku usaha agar membangun lingkungan pengendalian atau pencehahan korupsi di perusahaan masing-masing,” terangnya.

Vonis terhadap PT NKE dibacakan majelis hakim pada 3 Januari 2019 kemarin. PT NKE terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Direktur Utama PT NKE, Djoko Eko Suprastowo yang menjadi perwakilan perusahaan di kursi pesakitan mengaku menerima putusan tersebut. “Saya mewakili perusahaan menerima putusan itu,” kata Djoko di hadapan majelis hakim.

PT NKE ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi pada 27 Juli 2017 lalu. Penetapan tersangka sebagai pengembangan perkara yang sama dengan tersangka Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Made Meregawa.

PT NKE didakwa merugikan negara senilai Rp25,953 miliar akibat membuat kesepakatan memenangkan perusahaan dalam lelang proyek RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Perusahaan itu juga disebut memperkaya diri selaku korporasi senilai Rp24,778 miliar.

Selain itu, PT NKE juga didakwa memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp10, 290 miliar.

Atas perbuatannya, jaksa KPK menuntut PT NKE membayar denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti Rp188.732.756.416, serta larangan mengikuti lelang yang diadakan pemerintah selama dua tahun. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita