oleh

KPK Tahan Mantan Anggota DPR Fraksi PPP

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan salah satu anggota mantan anggota DPRD Sumut yang diperiksa secara perdana pada hari ini. Dia adalah Fadly Nurzal (FN) yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dia merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap kepada DPRD Sumut.

Menanggapi pemeriksaannya, Fadly yang keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB hanya berkomentar sedikit.

“Ini masih awal, ntar saja ya,” ungkap Fadly yang keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/6).

Terkait penahanan ini, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, penahanan dilakukan sesuai dengan pasal 21 KUHAP.

“Penahanan untuk 20 hari pertama dan penahanan di rutan cabang KPK K4,” ujar Febri.

Untuk diketahui, lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang tersangka. Namun baru satu yang hadir dan langsung ditahan. Karena itu, lembaga ini akan menjadwalkan beberapa tersangka anggota DPRD Sumut.

“Kita harap saksi lain hadir ya, tadi kan kuasa hukum minta penjadwalan ulang, kemudian sudah kita berikan penjadwalan ulang pada hari Rabu, seharusnya tidak perlu ada alasan lain, hadir saja,” tutupnya.

Sekadar informasi, dalam kasus ini, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 – Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

“Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya,” jelasnya. (Net)

Rekomendasi Berita