oleh

KPK Siap Bantu Penyelesaian Permasalahan BPHT Lonsum

LINGGAU POS ONLINE, RUPIT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memediasi permasalahan yang ada Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Khususnya masalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT London Sumatera (Lonsum) senilai Rp29 miliar.

BPHTB ini seharusnya masuk ke Kabupaten Muratara, ternyata diserahkan ke Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hal ini disampaikan Koordinator KPK Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Adliansyah Nasution saat koordinasi dan audiensi dengan jajaran Pemkab Muratara.

Pada kunjungan tersebut, Adliansyah Nasution atau yang sering disapa Bang Coky bersama dua anggota, serta Inspektur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diterima Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami turun ke daerah ingin membantu daerah. Khususnya dalam hal peningkatan APBD. Karena selama ini kalau KPK turun mindset-nya pasti nangkap-nangkap di daerah,” kata Choky.

Menurutnya, kunjungan untuk upaya pencegahan, makanya diadakan koordinasi, audiensi dan supervisi. Sebagaimana tujuan untuk pencegahan sekaligus peningkatan PAD.
Makanya pihaknya melakukan komunikasi dan dengan kepala OPD. Khususnya yang berkaitan dengan hal sifatnya korupsi, dalam khususnya gratifikasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Duman Fahsyal ada PAD dari pajak BPHTB PT Lonsum seharusnya masuk ke Kabupaten Muratara. Namun dalam perjalanannya masuk ke Kabupaten Mura.

Terhadap permasalahan dengan PT Lonsum, Adliansyah Nasution akan meminta data-data terkait permasalahan tersebut. Dari Pemerintah daerah juga akan mengundang pertemuan seluruh perusahaan termasuk PT Lonsum, yang dihadiri KPK.

“Pada pertemuan nantinya, kami akan mendorong bagaimana bisa selesai. Kalau memang hak Muratara maka kembalikanlah ke Muratara. yang jelas akan di lakukan dengan baiklah. Kalau ada hubungan dengan orang kementrian, kita panggil orang kementrian, jadi tidak ada masalah,” ucap Choky.

Makanya, lanjut dia pihaknya tidak hanya berbicara Korupsi saja, tapi juga bagaimana KPK berperan untuk meningkatkan PAD.

Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat mengapresiasi dan menyambut baik atas inisiatif dan rencana membantu penyelesaian BPHTB PT Lonsum yang sudah berlarut-larut belum ada titik temu.

Mengenai ULP dan Perizinan Bupati Muratara, katakan dalam hal pencegahan korupsi Pemkab Muratara konsisten, baik dalam hal pelayanan perizinan pelayanan dan pencegahan tindak korupsi.

“Perizinan kalau ada yang tersendat saya panggil. Begitu juga di ULP, Bagi anggota ULP yang nakal dicopot dan kita pindahkan ke kecamatan. Jabatan adalah amanah dan kepercayaan. Ingat Tuhan,ingat keluarga dan ingat KPK, bekerja dengan aturan karena ada yang mengawasi kinerja kita,” pesan HM Syarif Hidayat.

Sementara itu, anggota DPRD Muratara, Muhammad Ruslan, juga mengapresiasi dan menunggu upaya dari KPK terhadap penyelesaian BPHTB PT Lonsum. Karena pihaknya sudah berbalas pantun dengan Musi Rawas, selama tiga tahun berjuang bagaimana mengembalikan uang tersebut ke Muratara.

“Kami juga sudah menyampaikan ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan, tapi tidak ada penyelesaian,” ungkap dia.

Pada kegiatan supervisi tersebut, KPK juga mengunjungi Dinas Penanam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) . KPK juga melakukan audiensi dengan Ketua dan anggota DPRD Muratara. (asd)

Rekomendasi Berita