oleh

KPK SESALKAN TERBITNYA SE SEKDA

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan penerbitan surat edaran Sekretariat Daerah Kota Batam soal urunan dana meringankan denda pengganti terpidana korupsi atas nama Abd Samad.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyayangkan hal itu. Menurut dia, penerbitan surat tersebut menjadi ironi di tengah semangat masyarakat serta komitmen negara untuk memberantas tindak pidana korupsi.
“Ini perbuatan yang kami pandang sangat tidak patut dan berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi,” ujar Febri kepada awak media, kemarin (24/1).

Ia mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui informasi sedetil mungkin terkait surat tersebut. Lantaran, penerbitan surat telah menyalahi kewenangan formil pejabat negara.

Maka, dirinya mendesak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan surat tersebut. “Sebenarnya kepentingannya apa dan saya kira kalau ada aturan yang dilanggar maka sepatutnya diberikan sanksi yang tegas. Agar ini jadi pesan yang jelas bagi pemerintah daerah yang lain untuk tidak kompromi dengan korupsi,” tukasnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan, surat edaran tersebut telah dicabut usai Irjen Kemendagri berkoordinasi dengan Pemkot Batam. “Sudah dianggap tidak berlaku,” ujarnya singkat ketika dikonfirmasi.

Surat edaran bernomor 390/BKPSDM-PPIF/XII/2018 itu ditandatangani oleh Pembina Utama Muda Sekretariat Daerah Kota Batam, Jefridin. Surat tersebut ditujukan bagi kepala serta pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batam.

Surat itu mengajak para PNS di Pemkot Batam untuk menyumbang dana minimal Rp50 ribu yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag Umpeg) OPD.

Uang tersebut nantinya digunakan untuk membantu Abd Somad dalam membayar denda pengganti senilai Rp626.360.000 agar dapat bebas pada akhir 2018 lalu.

Seperti diketahui, Abd Somad merupakan mantan Kasubag Bantuan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam. Dirinya berstatus sebagai terpidana korupsi pemberian hibah bansos Pemkot Batam tahun anggaran 2011 yang menghuni Rutan Kelas I Tanjung Pinang.

Somad divonis bersalah oleh majelis hakim. Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara serta denda Rp.626.360.000 subsider satu tahun enam bulan kurungan. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita