oleh

KPK Bukan Mandataris Presiden, Tak Bisa Serahkan Tanggungjawab

LINGGAU POS ONLINE – Langkah sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo sebagai langkah yang salah. Sebab, Presiden tak pernah memberi mandat kepada pimpinan KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam pernyataannya mengatakan pimpinan KPK tidak bisa mengembalikan mandat ke presiden. Sebab KPK bukan mandataris presiden.

“Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden. Sebab presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK,” katanya, Minggu (15/9).

Diterangkan Mahfud, dalam ilmu hukum mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu. Dan yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.

Mahfud pun mencontohkan jabatan Presiden Indonesia pada era sebelum tahun 2002. “Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” terangnya.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, katanya, orang yang mengembalikan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri.

KPK, ditegaskannya, bukan mandataris siapapun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden.

Jadi, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong karena lembaga antirasuah itu bukan mandataris presiden.

Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.

“Apa salahnya dipanggil kan mereka mengatakan saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Nah sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini. Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka,” kata Mahfud.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pernyataan pimpinan KPK yang menyerahkan pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo adalah pernyataan yang obscure atau tidak jelas.

“Pernyataan obscure alias tidak jelas atau kabur dari sudut pandang hukum. Ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan pernyataan tersebut mereka secara hukum masih memiliki atau memegang kewenangan selaku pimpinan dan penegak hukum dari sebuah lembaga penegak hukum bernama KPK?,” katanya.

Menurutnya, semestinya para Pimpinan KPK tersebut tegas saja menyatakan mundur dan tidak ingin menjalankan tugas di KPK.

“Atau “melunakkan” statement mereka bahwa tetap jadi pimpinan KPK yang berwenang menjalankan tugas, tapi mohon arahan dan perhatian Presiden terkait persoalan yang merundung KPK,” ucapnya.

Arsul juga menyayangkan sikap emosional pimpinan KPK yang menanggapi persoalan dengan memberikan pernyataan ke publik lewat media.

“Sebagai pejabat negara penegak hukum, mereka harus gunakan jalur protokol resmi, bukan bicara ke media dulu baru menyampaikannya kepada presiden sebagai kepala negara,” ujarnya.(*)

Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita