oleh

KPK Apresiasi Sikap Mendagri Terkait Kasus Meikarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mulai terusik. Dugaan suap izin pembangunan Meikarta, menyeret namanya. Ini setelah Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin buka suara saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1) lalu.

Tak pelak, pernyataan ini pun memancing reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memperdalam keterlibatan orang-orang penting dalam pusaran kasus yang terus menyita perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah angkat bicara. Pihaknya siap memanggil Tjahjo Kumolo sejauh penyidik membutuhkan keterangannya dalam proses penanganan perkara. Namun, menurutnya, untuk saat ini pemeriksaan terhadap Tjahjo belum bisa dilakukan mengingat penyidik masih mendalami fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Jadi ketika belum dibutuhkan maka proses penyidikan akan berjalan melalui kegiatan-kegiatan yang lain,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/1).

Saat ini, lanjut Febri, fokus penyidik yakni mendalami pertemuan antara tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, dan perwakilan pengembang proyek Meikarta PT Lippo Cikarang di Kantor Ditjen Otda Kemendagri. Karena, diakuinya, KPK telah mengantongi bukti perizinan Meikarta bermasalah pada aturan tata ruang.

Tentu kami ingin tahu apa kewenangan dari Kemendagri di sana. Juga apakah ada arahan-arahan atau ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan terkait dengan perizinan tersebut, tukasnya.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengaku siap memberikan pernyataan jika dipanggil penyidik KPK mengenai kasus Meikarta. Ia mengaku kerap menghubungi Neneng Hasanah Yasin jika menemukan permasalahan terkait proyek Meikarta.

Kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir. Soal di kemudian hari ada masalah, itu bukan kewenangan Kemendagri,” singkatnya di kompleks DPR RI.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin membenarkan adanya permintaan Mendagri kepada Bupati Bekasi mengenai pengurusan perizinan Meikarta. Namun, dirinya menggarisbawahi, perizinan agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

“Jadi berkoordinasi dengan Gubernur Jabar. Juga (Neneng) diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik,” ucap Bahtiar dalam keterangan resminya.

Bahtiar menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengenai teknis perizinan Meikarta. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada tangan Bupati Bekasi melalui rekomendasi Gubernur Jawa Barat. “Polemik perizinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang mengangkat perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang semakin memanas,” tukasnya.

Menurut Bahtiar, dasar hukum keterlibatan Kemendagri dalam perizinan Meikarta bukan pada aspek teknis. Akan tetapi, lebih mengarah pada aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Sedangkan posisi Kemendagri hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir polemik kewenangan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik,” jelasnya.

Seperti diketahui, lada sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1) kemarin, Neneng hadir sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, dirinya bersaksi bahwa sempat dipanggil ke ruangan Dirjen Otda Sumarsono di Jakarta.

“Saat itu Mendagri Tjahjo Kumolo menelpon Pak Sumarsono, bicara sebentar, kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya. Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” kata Neneng.

Usai dimintai tolong, Neneng mengaku bersedia. Asal, perizinan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertemuan dengan Sumarsono itu, kata Neneng, membahas perizinan Meikarta serta Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta).

Di pertemuan itu, Neneng juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita