oleh

Kosan Berkedok Prostitusi

LINGGAU POS ONLINE, TABA PINGIN – Keberadaan rumah kos-kosan perlu diawasi lebih ketat. Bila tidak, bisa disalahgunakan. Baik lokasi prostitusi, peredaran narkoba atau pelanggaran hukum lainnya.

Untuk mengetahui kebenaran informasi itu, Tim Investigasi Linggau Pos melakukan penelusuran ke sejumlah rumah kos di Kota Lubuklinggau.

Seorang Pemilik Kos Harian Hendra, Minggu (20/1), kamar kos yang disediakannya beragam. Ada tarif harian, mingguan juga bulanan.

Kos yang terletak di Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II itu menyediakan kamar kos dengan fasilitas biasa dan istimewa.

“Kalau yang hanya dilengkapi kipas angin Rp 50 ribu per hari. Sedangkan bila kamarnya lengkap dengan lemari es dan AC harganya Rp 100 ribu per hari,” kata Hendra, kemarin.

Kalau tamu ingin menginap mingguan atau bulanan, Hendra juga melayani.

“Yang bulanan, berfasilitas AC hanya Rp 2 juta,” kata Hendra.

Menurut Hendra, pihaknya tidak pernah mengecek pengunjung yang datang. Hanya memastikan, mereka harus membayar apabila ingin menginap.

“Terbanyak, penyewa adalah sepasang kekasih yang tengah di mabuk asmara. Tapi mau sewa kamar untuk apa, kami tidak begitu tahu. Selain pasangan kekasih, banyak juga dari luar daerah bersama keluarga,” ucapnya.

Mengenai izin, ternyata Hendra tidak memilikinya. Sebab, menurutnya yang dikelola itu bukan hotel hanya sebatas kosan.

“Kalau izin bangunan kita ada, kalau untuk izin yang lain belum tahu apakah pakai atau tidak,” ulasnya.

Terpisah Ketua RT 07 Kelurahan Taba Pingin, Matcik mengatakan untuk sementara tidak ada yang mencurigakan dari kos-kosan yang berada di wilayahnya.

“Kalau sekarang aman-aman saja, masyarakat juga tidak ada yang melapor tentang prostitusi,” akhirnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Lubuklinggau, Elbaroma melalui Kasi Ops, Agum saat diminta konfirmasi menegaskan, pihaknya belum ada laporan mengenai masalah dugaan kosan berkedok prostitusi. Secepatnya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pemilik tempat kos-kosan.

“Coba biar nanti dicek dulu, kalau pun ada indikasi tempat kos tersebut dibuat ajang esek-esek tentunya, pihak Sat Pol PP akan melakukan upaya,” ucapnya

Nantinya di dalam pengecekan tidak dihiraukan, mereka juga akan mendatangi tempat kos.

“Untuk melakukan pengecekan, seperti perizinan surat-surat dan sebagainya,” tegasnya.

***Ketua PHRI: Sudah Seharusnya Ditertibkan

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Lubuklinggau, Erwin menegaskan sudah seharusnya kos-kosan tidak menerapkan sistem sewa harian. Mengingat, selama ini yang namanya kos-kosan pasti sistem sewanya bulanan atau tahunan.

“Kalau ada sistem harian, tentu saja sudah menyalahgunakan nama kos-kosan. Karena, yang namanya kos-kosan itu pasti bulanan atau tahunan, kalau harian berarti penginapan atau hotel,” kata Erwin kepada Linggau Pos, Sabtu (20/1).

Sebenarnya, lanjut Erwin, banyaknya kos-kosan yang menerapkan sistem harian bukan hanya di Lubuklinggau saja, melainkan di daerah-daerah lain juga seperti itu. Hanya saja, dia menyayangkan hal seperti ini terjadi, mengingat yang namanya kos-kosan pasti sistem sewanya bulanan atau tahunan.

“Kalau mau sistem kos-kosan harian, silakan buat izin, izin SIUP, SITU ataupun izin lainnya. Sehingga kos-kosan itu benar-benar legal. Seperti hotel dan penginapan, semuanya ada izin. Begitu juga kos-kosan yang menerima sistem harian. Karenakan, kalau tidak ada izin, nanti dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Karena, menurut pandangan Erwin, kos-kosan itu rawan terjadinya tindakan yang negatif, sehingga harus memiliki izin. Dan pemerintah sudah seharusnya melakukan pendataan hal seperti ini.

“Memang kita dari PHRI tidak punya kekuatan untuk melakukan penertiban, yang punya kekuatan itu pemerintah. Makanya, pemerintah harus melakukan penertiban, dengan memberikan logo izinnya,” imbuhnya.

Erwin sendiri, sebenarnya tidak merasa tersaingi dengan hal-hal seperti ini, akan tetapi memang sudah seharusnya kos-kosan yang menerapkan sistem harian dilakukan penertiban. (19/20/12)

Komentar

Rekomendasi Berita