oleh

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Rejang Lebong Ditahan

LINGGAU POS ONLINE- ER Mantan Kepala Desa (Kades) Air Mundu, Kecamatan Bermani Ulu ditahan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Rejang Lebong. ER diamankan petugas terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.

Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Reskrim, AKP Andi Kadesma dalam jumpa pers di Gedung Reskrim Polres Rejang Lebong, Rabu (27/11) menjelaskan ER diamankan diduga terlibat dalam Korupsi DD dan ADD Desa Air Mundu tahun 2017 saat dirinya menjabat sebagai Kades.

Dijelaskan Kasat, ER diduga melakukan korupsi Anggaran APBDes Air Mundu Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp300.322.354 dan ditetapkan menjadi tersangka Oktober dan ditahan sejak 7 November 2019.

Kasat memaparkan, ER mengambil alih tugas dan tanggung jawab Tim PTPKD. Tersangka melakukan proses pencarian dan Penggunaan APBDes tanpa melalui PTPKD. Selanjutnya dirinya juga melakukan markup harga, melaksanakan pembangunan fisik tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume.

Diduga ER juga memalsukan dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk pemeriksaan dan tidak menyetorkan pajak ke kas negara.

Berdasarkan audit perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, sambungnya, beberapa item yang diduga di markup berupa harga sewa alat berat dan mobilisasi menimbulkan kerugian negara Rp6.460.000, markup pembayaran belanja atas pembangunan fisik senilai Rp45.254.000.

Maka pengerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB menimbulkan kerugian Rp231.842.048 dan pajak yang belum disetorkan ke kas negara Rp14.766.306.
Pada APBDes tahun 2017, anggaran DD dan ADD Air Mundu sebesar Rp1.127.658.200.

“Untuk barang bukti yang diamankan diantaranya dokumen APBdes Air Mundu Tahun Anggaran 2017, Juklak dan Juknis penggunaan APBDes 2017, fotokopi KTP dan SK mantan Kades Tersangka ER dan barang bukti lainnya. Kemudian dokumen pencairan dana ABDes ADD dan DD Air Mundu tahun 2017, dokumen pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana APBDes, sejumlah uang tunai sekitar Rp11 juta dan barang bukti lainnya,” katanya.

Tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lebih subsidair Pasal 9 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Sudah 212 Kades Jadi Tersangka

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, tercatat sebanyak 212 Kades yang terjerat hukum lantaran diduga terlibat dalam praktik korupsi.

“Sudah saya sampaikan pada 2016 – 2017 ada 110 kepala desa. Tahun 2018 akhir kami catat sampai dengan Desember, itu ada sampai dengan 102 tersangka. Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga terakhir,” kata Peneliti ICW, Tama S. Langkun di Gedung Edukasi dan Antikorupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, awal November 2019.

Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan menjadikan para penyelenggara desa melakukan praktik kejahatan.

“Tentu kalau yang harus bertanggung jawab ya semuanya, karena ini kami bicara soal kebijakan, bicara soal sistem,” ujar Tama.

Tama pun berharap untuk penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri lebih fokus mengawasi aliran dana desa agar tidak terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan menjadi penting agar tidak adanya praktik korupsi.

Laporan Syamsul Ma’arif/mrc

Rekomendasi Berita