oleh

Korban Kekerasan Enggan Melapor

21 Perkara Belum Tuntas

LUBUKLINGGAU – Awal 2019 ini, cukup banyak peristiwa kekerasan terhadap anak terjadi. Bahkan sampai minggu kedua Januari, tercatat ada tiga kasus kekerasan terhadap anak berupa pencabulan.

Berkaitan kondisi ini, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ngimadudin mengatakan KPAID terus melakukan pengawasan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Mura.

Menurutnya memang hasilnya ada yang maksimal dan belum maksimal.

“Tapi untuk saat ini saya belum bisa memberitahukan jumlah kasus yang terjadi di 2018. Karena belum melaksanakan rapat akhir tahun. Mungkin pada akhir bulan ini, akan kami rilis kepada media,” jelasnya, Jumat (11/1).

Ia juga mengatakan kasus kekerasan terhadap anak ini memang begitu kompleks, ada kekerasan anak di dalam keluarga, di sekolah maupun di lingkungan dan lainnya.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di tahun ini, pihak KPAID Mura akan lebih bekerja sama lagi dengan pihak terkait, seperti kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian, Dinas Pendidikan terkait dan lainnya.

“Karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan kepada anak, misalnya faktor penyalahgunaan narkoba, faktor pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu tahun ini kita akan lebih bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Selain itu kita juga terus melakukan evaluasi,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Lubuklinggau, meminta kepada Ketua RT, Lurah dan Camat diminta untuk peka akan keadaan warga di wilayah masing-masing.

Pasalnya, korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak biasanya jarang terekspos karena korban merasa malu.

“Mereka mau lapor biasanya malu, dan takut. Makanya kami minta semua elemen dari RT, Lurah, dan Camat yang proaktif,” kata Hj Sri Maya Ikhsan.

Diakui Sri Maya, pelaku terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak mayoritas dilakukan orang terdekat. Hal ini juga menjadi latar belakang korban memilih bungkam.

Sebelumnya Kota Lubuklinggau memiliki P2TP2A, tergabung di dalamnya Pemkot Lubuklinggau, Polres Lubuklinggau, KPAID Kota Lubuklinggau, Psikolog, dan beberapa organisasi sosial lainnya.

Namun, P2TP2A dialihkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan tugas pokok dan fungsi sama dengan P2TP2A.

“Jadi UPTB ini standby, dipimpin oleh Kepala UPTB jika ada laporan kekerasan maka kami akan berkoordinasi dengan Polres Lubuklinggau. Jika korban membutuhkan psikiater maka kami akan menghubungi psikiater yang sudah ada kerja sama dengan UPTD,” jelas Maya Ikhsan, kemarin.

Diakui wanita yang juga Sekretaris TP PKK Kota Lubuklinggau, laporan kekerasan anak dan perempuan selam 2018 tidak banyak tepatnya tidak mencapai 5 laporan semuanya bisa mediasi atau damai tanpa harus di proses hukum. Untuk pencabulan atau pelecehan seksual nihil.

“Mungkin korban langsung melapor ke Polres Lubuklinggau,” tegas Maya.

Sementara itu berdasarkan data rilis akhir tahun Polres Lubuklinggau beberapa waktu lalu, selama 2017 Polres Lubuklinggau menangani 36 perkara perlindungan anak dengan 32 perkara yang berhasil diselesaikan.

Kemudian pada 2018, ada penurunan jumlah perkara perlindungan anak, yakni 30 perkara. Hanya saja jumlah perkara yang berhasil diselesaikan juga menurun, menjadi 13 perkara. (nia/rrf)

Berita Terkait : Cabuli Anak Tiri, Dituntut 14 Tahun

Rekomendasi Berita