oleh

Komisi II Targetkan Akhir Tahun Dibahas

Desak DPRD Bahas Ulang Raperda Miras

Tidak hanya Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Hambali Lukman, yang mendesak agar Raperda Miras kembali dibahas. Masyarakat pun mendesak, agar Raperda yang sudah dua kali ditunda pembahasannya ini untuk dibahas ulang.

Laporan Riena Fitriani Maris, Majapahit

Sebelumnya, politisi PDIP ini menyayangkan masih banyak Miras yang beredar bebas di Lubuklinggau. Untuk itu, ia pun mendesak agar Raperda Miras yang mereka usulkan melalui Raperda inisiatif DPRD tersebut segera dibahas ulang.

“Karena sifatnya mendesak, makanya kita ajukan Raperda tersebut untuk dibahas bersama dan disahkan. Sayangnya saat pembahasan, ada beberapa kendala yang membuat Raperda ini tertunda untuk dibahas dan disahkan. Namun bukan berarti Pansus yang dibentuk kemarin sudah bubar. Untuk itu kita mendesak, agar Pansus segera kembali membahas Raperda Miras,” tegas Hambali.

Meskipun diakuinya ada beberapa kendala, yang membuat pembahasan Raperda Miras kembali ditunda.

“Pertama saat pembahasan, tidak memenuhi kuorum. Karena, beberapa pihak ada yang sangat antusias namun ada beberapa yang tidak. Kemudian dalam pembahasan juga masih diperlukan pengembangan, serta pembahasan lebih lanjut dengan pihak lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun para ulama. Kita berharap kedepan, ketika Raperda ini kembali dibahas maka semua pihak memahami tujuan kita mengajukan Raperda Miras untuk disahkan,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan, akhir tahun ini Raperda inisiatif dari Komisi II tersebut dibahas kembali oleh Pansus.

Hal ini juga disampaikan oleh Leni, warga Kelurahan Pasar Satelit yang sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Ketua Komisi II.

“Ketika dibahas ulang, kami harap khususnya saya yang punya anak laki-laki sangat berharap agar tidak lagi ditunda. Kalau sekarang gampang anak-anak membeli Miras, karena pihak warung juga tidak menyeleksi siapa saja yang membeli karena yang penting bagi mereka dagangannya laku. Maka untuk membatasinya, ya hanya dengan aturan tersebut,” tegas Leni.

Ia ingin, baik pemerintah maupun dewan bisa segera mengesahkan Raperda tersebut.

“Mereka sudah tahu kendalanya, maka mereka juga yang tahu apa solusinya. Dan saya rasa, penundaan pembahasan, bukan solusi yang tepat,” tegasnya kembali. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita