oleh

Komisi I Terus Perjuangkan K2

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau terus memperjuangkan honorer Kategori Dua (K2) agar bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya yang dilakukan mendesak pemerintah pusat agar merevisi Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014 tentang ASN.

Sebab menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau, HM Khoirul Umri, kalau UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dilakukan perubahan maka tertutup kesempatan K2 untuk menjadi ASN di daerah masing-masing.

“Untuk itu kita mendesak Mendagri untuk melakukan perubahan UU tersebut,” katanya kepada Linggau Pos di gedung DPRD lama Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Senin (22/1).

Harus dilakukan revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN karena pasal-pasal dalam UU tersebut tidak mengakomodir K2 untuk jadi ASN.

“Ada banyak pasal yang tidak dapat mengakomodir K2 untuk jadi ASN,” sebutnya.

Selain sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau, Khoirul Umri juga menjabat pembina Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) tingkat Kota Lubuklinggau.

“Amanah sebagai pembina FKK2I Kota Lubuklinggau, saya akan memperjuangkan seluruh K2 untuk menjadi ASN Kota Lubuklinggau,” tegasnya.

Langkah awal yang telah dilakukan penandatanganan bersama dengan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe.

“Isinya Walikota memberikan rekomendasi untuk memperjuangkan K2 Kota Lubuklinggau menjadi ASN. Walikota Lubuklinggau membuat surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB),” tambahnya.

Untuk diketahui jumlah K2 di Kota Lubuklinggau, ada 153 orang semua direkomendasikan oleh Walikota untuk jadi ASN. Untuk tindak lanjutnya pada 17 Januari lalu Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau bersama perwakilan K2 melakukan pertemuan dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI di Jakarta.

“Kami sudah melakukan konsultasi langsung ke DPR RI bersama perwakilan K2. Kami meminta Komisi II DPR RI untuk mendesak pemerintah agar melakukan revisi UU No.5 Tahun 2014,” tegasnya.

Diakuinya, tidak mudah untuk melakukan perubahan UU. Namun ia yakin jika diperjuangkan seluruh daerah dapat terwujud. Pada 24 Januari nanti akan dilakukan pertemuan tiga Menteri yakni  yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menpan-RB.

“Mendagri sebagai pembuat peraturan dan juga mendesak untuk perubahan UU No.5 tahun 2014 tersebut. Sedangkan Menkeu berkepentingan, jika nantinya K2 diangkat menjadi CPNS maka akan berdampak pada konsekuensi pengeluaran negara. Menpan-RB berkaitan dengan pengakatan CPNSD dan persyaratan dan kebutuhan CPNSD masing-masing daerah,” jelasnya.

“Kita berharap rapat kerja tiga menteri pada 24 Januari  dapat terwujud. Sebelum sudah dua kali dijadwalkan tidak dapat terlaksana karena tidak dihadiri menteri sehingga dilaksanakan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI,” harapnya.

Mantan Lurah Megang, mengharapkan dukungan dari semua anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

“Semua anggota Komisi I komitmen memperjuangkan agar K2 bisa jadi ASN. Kita juga berharap dukungan seluruh anggota DPRD Kota Lubuklinggau dan juga pimpinan  DPRD. Pimpinan DPRD ada asosiasi pimpinan DPRD seluruh Indonesia, kita berharap dalam pertemuan pimpinan DPRD se-Indonesia hendaknya juga memperjuangkan hal tersebut. Dan juga kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat untuk saudara-saudara kita yang berharap menjadi ASN,” harapnya.

Menurut Khoirul Umri seluruh K2 Kota Lubuklinggau layak menjadi ASN.

“Kami nilai K2 layak menjadi ASN,” katanya lagi.(08)

Komentar

Rekomendasi Berita