oleh

Komisi I Evaluasi Hasil Koordinasi Dengan Disdik

Tindak Lanjuti Permasalahan Anjal

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Permasalahan Anak Jalanan (Anjal) serta anak punk yang meresahkan warga, kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Mereka kembali mendesak, agar instansi terkait yakni Sat Pol PP dan Dinas Sosial (Dinsos) serta pihak kepolisian untuk lebih gencar menindaklanjuti permasalahan ini.

“Apalagi permasalahan ini sudah sangat meresahkan warga. Bahkan saya pribadi kalau boleh jujur, sangat terganggu dengan keberadaan Anjal dan anak punk. Kita pun menyayangkan karena keterbatasan anggaran, pemerintah juga belum bisa maksimal dalam melakukan pembinaan ke mereka. Dari kita (Dewan, red) pun sudah berupaya membuatkan aturan,” kata Yeni Risnawati, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (8/1).

Memaksimalkan sosialisasi mengenai aturan yang sudah dibuat, menjadi upaya yang bisa dilakukan saat ini.

“Kita tentunya mendesak, agar Perda tersebut segera disosialisasikan dan diterapkan. Kemarin kami lihat sempat dipasang spanduk imbauan untuk tidak memberikan uang kepada Anjal dan anak punk, tetapi informasinya imbauan tersebut hilang. Dan diduga, dilepas oleh mereka. Kedepan kita minta spanduk imbauan ini kembali dipasang, bila perlu lebih banyak. Pasang di tempat yang tidak memungkinkan untuk mereka lepas, dan di lokasi yang ramai. Sehingga masyarakat bisa melihat dan mulai melaksanakan imbauan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, kerja sama antar pihak juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Ya mulai dari Dinsos, Sat Pol PP, Polisi, Camat hingga Lurah harus gencar dan aktif. Pastikan imbauan yang dipasang tidak hilang lagi, dan masyarakat bisa mengetahui aturan tersebut. Kita khawatir ketika permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka semakin nekat dengan memecahkan kaca mobil yang tidak memberikan uang. Kalau saat ini masih memaksa, kedepan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan itu,” tegasnya.

Selain melalui Perda, pihaknya juga sudah menyikapi permasalahan ini sebelumnya dengan berkoordinasi dengan pihak Disdikbud, Disnaker, Camat dan Lurah.

“Kita dulu pernah meminta mereka mendata, berapa banyak anak-anak yang putus sekolah di masing-masing wilayah. Tujuannya, agar hasil pendataan tersebut, bisa ditindaklanjuti dengan program sekolah gratis, atau pelatihan di Disnaker. Namun sampai saat ini, hasil koordinasi ini belum kita cek ulang. Nanti saat rapat awal tahun bersama mitra kerja, hasil koordinasi ini akan segera kita evaluasi,” ungkapnya kembali.

Tujuannya ia melanjutkan, agar pihaknya mengetahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan kembali melalui hasil koordinasi tersebut.

“Ya kalau ada kendala kita carikan solusinya. Karena upaya ini juga kita yakini, bisa mengurangi keberadaan Anjal,” lanjutnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita