oleh

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

-Teknologi-135 dibaca

LINGGAU POS ONLINE – Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu hingga situasi dianggap aman dan kondusif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memahami langkah yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan terhadap aplikasi sejumlah media sosial beberapa hari ini.

“Saya tahu bahwa langkah yang diambil memiliki tujuan positif demi kepentingan rakyat yang lebih luas,” kata Abdul Kharis dalam keterangannya kepada Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (23/5).

Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini pun meminta agar pemerintah yakni Kemenkominfo dapat segera memulihkan akses penggunaan media tersebut.

Pasalnya selain menganggu komunikasi antar pengguna, langkah yang diambil pemerintah tersebut juga merugikan sejumlah kalangan diantaranya jurnalis dan pengguna aplikasi online lainnya.

“Seharusnya bilamana ingin meredam dilakukan Filter saja bukan dibatasi hingga dimatikan sampai tidak berkomunikasi. Dalam tahapan ini banyak yang dirugikan seperti para Jurnalis dan pengguna jejaring online dalam usaha. Saya minta Menkominfo segera memulihkan karena situasi juga saat ini sudah kondusif, ” kritik Kharis yang lolos menjadi legislator periode 2019-2024 ini.

Soal banyaknya jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam melakukan peliputan beberapa hari kemarin. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan keprihatinannya akan hal tersebut.

“Saya turut prihatin akan banyaknya teman-teman wartawan atau jurnalis yang menjadi korbam kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami (DPR-red) berharap pihak berwajib dapat membantu untuk menyelidiki dan memberi keadilan bagi mereka (wartawan) ,” tutup Kharis.

Berlebihan

Hal serupa juga disampaikan oleh, Anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo menilai bahwa kebijakan pemerintah soal pembatasan media sosial terlalu berlebihan dan kurang efektif.

“Keputusan ini lebay dan terlalu berlebihan, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati,” kata Roy, kemarin.

Selain tidak efektif, karena Roy menilai para provokator yang menjadi sasaran kebijakan sudah memiliki cara lain, kebijakan ini juga dinilai merugikan masyarakat secara luas.

“Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif hanya mengenai mereka-mereka (para provokator) saja, bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia, Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?,” tegas legislator dari Partai Demokrat ini. (frs/fin)

Rekomendasi Berita