oleh

Kinerja BNPT Mulai Dievaluasi

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebut penanganan terorisme tidak bisa dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sendiri. Hal ini diungkapkan Wiranto dalam rapat kerja di Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Menurutnya, BNPT hanya sebuah badan nasional yang mengkoordinasikan seluruh potensi bangsa dalam melawan terorisme. Butuh banyak andil lintas sektoral menghadapi tantangan ini.

“Nggak mungkin BNPT bisa sendirian, sinergi itu penting, teroris tidak akan habis hanya akan membesar atau mengecil, jadi harus dibuat sekecil mungkin,” jelasnya.

Dalam rapat kemarin, Wiranto juga menyinggung stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya jika stabilitas kemanan dan politik tidak terjaga dalam negara demokrasi maka negara akan kacau. “Politiknya beres tapi keamananya kacau, negara juga kacau, karena ada korelasinya, keamanan enggak beres, politiknya engga beres,” katanya.

Sementara Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, rapat kerja ini untuk memberikan dukungan kepada BNPT salama menjalankan tugas dan fungsinya. “Jadi kita kami undang untuk berikan pencerahan ke BNPT,” singkatnya dalam konferensi pers usai rapat kerja kemarin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin mengatakan, kinerja BNPT harus diarahkan untuk meraih public trust dalam upaya penanggulangan terorisme. Menguatkan opini publik negara tidak pernah kalah dari terorisme.

“Penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia,” terangnya.

Untuk mendukung penguatan kinerja BNPT, menurut Syafruddin adalah pengembangan SDM di BNPT lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP). “Melalui SAKIP, setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggran yang digunakan,” tandasnya. (lan/fin/tgr)

Rekomendasi Berita