oleh

KIAMAT Minta Tuntaskan Soal Lahan Kompleks Baitul A’la

LINGGAUPOS.CO.ID – Koalisi Anti Mafia Tanah (KIAMAT) menuntut tiga hal mengenai lahan kompleks Baitul A’la, saat melakukan aksi demontrasi di BPN Lubuklinggau, DPRD Lubuklinggaudan Pemkot Lubuklinggau, Senin (6/1/2020).

Aksi ini dikomandoi Ketua STAI Silampari Ngimamudin, Ketua Cabang HMI Lubuklinggau Armansyah, LSM Pucuk Effendi, Joni Berli perwakilan TK/SD Baitul Ala, Supriadi wali siswa, BEM STAI Ahmad Sholihin dan Ketua BM PAN Saprin Rais.

Dijelaskannya, berlarut-larutnya persoalan lahan Baitul Ala seluas 16.280 m2 belum ada keseriusan stake holder. “Ditambah ada oknum yang mengakui sebagian lahan telah melakukan pembangunan dan penggusuran tanpa ada pencegahan,” jelas mereka dalam aksi.

Bahkan, mereka menegaskan, “Jika dibiarkan sangat melukai keadilan masyarakat, seolah-olah ada oknum yang kebal hukum. Ditambah lagi, ada oknum BPN yang ‘bermain’ dalam penerbitan sertifikat wakaf nomor. 00005, padahal jelas lahan 16.280 m2 milik negara yang tidak boleh diterbitkan sertifikat diatasnya,” jelas mereka dalam keterangan tertulis.

Pada 2 Oktober 2019, telah dilakukan rapat koordinasi di kantor Walikota Lubuklinggau yang diwakili KPK wilayah Sumsel II, dengan kesimpulan bahwa status lahan Baitul Ala kembali ke nol dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

“Untuk itu, kami mendesak BPN Lubuklinggau membatalkan sertifikat nomor. 00005 tahun 2019 tentang sertifikat kontroversional dan menjadi sumber masalah. Mendesak DPRD Lubuklinggau berperan aktif menyikapi dan menyelesaika persoalan kompleks Baitul Ala secara cermat dan tepat. Lalu, Pemkot Lubuklinggau mengambil tindakan untuk segera menghentikan pembangunan dan penggusuran dilahan kompleks Baitul Ala,” ungkapnya.

Selanjutnya mendesak DPRD Kota Lubuklinggau untuk berperan aktif menyikapi dan menyelesaikan persoalan komplek Baitul ‘Ala secara cepat karena komplek Pendidikan yang merupakan cita-cita pertama dari UUD 1945.

Kemudian mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil tindakan tegas untuk segera menghentikan pembangunan dan penggusuran di lahan komplek Baitul Ala Lubuklinggau.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya menyampaikan terimakasih atas kedatangannya. “Apa yang menjadi aspirasi akan dicatat. Lembaga dewan bukan membenarkan sengketa di masyarakat. Singkat cerita, aspirasi ini sudah didengar saya dan dewan lain,” ungkapnya.(*)

Rekomendasi Berita