oleh

Khawatir Tunggakan BPJS Kesehatan Makin Bengkak

LINGGAUPOS.CO.ID- Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku mulai 1 Juli 2020.

Kepala BPJS Kesehatan Tebing Empat Lawang, Jerry Ardhan membenarkan penyesuaian kenaikan iuran ini hanya berlaku untuk peserta mandiri saja.

“Kalau pekerja penerima upah tidak ada perubahan,” jelasnya.

Rincian kenaikan iuran untuk peserta mandiri yaitu Kelas I naik menjadi Rp150.000 dari saat ini Rp80.000, Kelas II naik menjadi Rp100.000, dari saat ini sebesar Rp51.000, Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Mulai 1 Juli – Desember 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

Lalu pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000 dan pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000.

Menanggapi realisasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut Anggota DPRD Lubuklinggau, Bambang Rubianto mengatakan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan ini bukan kebijakan yang tepat.

Apalagi, kata Bambang, saat ini masyarakat masih dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19.

“Tarif yang kemarin saja sudah cukup berat bagi masyarakat, dan khawatir makin banyak yang menunggak. Sehingga angka tunggakan peserta mandiri makin bengkak,” ungkapnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, baiknya pemerintah saat ini memberikan bantuan, karena banyak warga kena PHK, akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Bahkan, meski peserta kelas III yang masih disubsidi pemerintah, Bambang menilai ini tetap membebani pemerintah daerah, karena memang keuangan daerah tidak mampu.

“Mengenai UHC yang kemarin saja sudah disetop per Maret 2020, dan pembahasan dengan orang BPJS, pemerintah daerah masih terhutang banyak sekitar Rp12-an miliar,” ungkap Bambang.

Jadi, sebagai wakil rakyat, Bambang menegaskan ia tidak sependapat dan menolak adanya penyesuaian tarif BPJS Kesehatan.

Hal sama diungkapkan Ratih, yang sudah bertahun-tahun jadi Peserta BPJS Kesehatan. Warga Kelurahan Kenanga 2 ini memiliki enam anggota keluarga yang jadi tanggungannya.

Sebelumnya Ratih pernah menjadi peserta kelas I, tapi tidak sanggup turun ke kelas II.

“Ekonomi saja belum stabil tapi masyarakat sudah mesti bayar lebih lagi. Kalau saya Alhamdulillah dikasih kesehatan terus, ya jadi tidak dipakai BPJS-nya. Tapi tolonglah jangan memberatkan, kasihan sama yang tidak sanggup membayar iuran BPJS. Apalagi kenaikannya langsung 2x lipat,” ungkap Ratih.

Menurut Ratih, penghasilan yang tak kunjung naik, ditekan dengan penyesuaian tarif BPJS membuat ekonomi masyarakat akan banyak timpang.

Peserta BPJS kelas III, Fitri juga menyarankan pemerintah konsisten pada aturan. Dan jangan mudah ambil keputusan tanpa pertimbangan.(*)

Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Linggau Pos dengan judul”Khawatir Tunggakan Makin Bengkak”

Rekomendasi Berita