oleh

Ketua KPU Minta Jajarannya Jaga Integritas

“Kita tidak mentolerir PPK dan PPS yang tidak netral. Bila itu ditemukan, akan dilakukan tindakan tegas mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian,” kata Ach Zaein Ketua Kabupaten Mura.

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ach Zaein meminta kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Sehingga hasil yang dikerjakan setiap tahapan Pemilukada serentak 2018 sesuai dengan asas akuntabel, independen, serta berintegritas.

Menurut Zaein, tugas dari penyelenggara Pemilu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir, dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, lalu menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Kemudian menjalankan segala putusan, atas temuan maupun laporan mengenai dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. Hal itu disampaikan Ach Zaein, kepada wartawan koran ini, Jumat (18/5).

Ditambahkannya, hingga saat ini baik PPK maupun PPS di wilayah Kabupaten Mura yang melaksanakan tugas mengenai tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel belum ada terindikasi tidak netral, atau memihak ke salah satu pasangan calon tertentu. Namun, perlu dilakukan himbauan supaya sikap netral terus terjaga hingga berakhirnya proses pemilihan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilu bisa diterima masyarakat maupun tim sukses pasangan calon.

Perlu diketahui peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel ada empat pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan H Herman Deru dan Mawardi Yahya (HD-MY), dengan partai pengusung NasDem, PAN dan Hanura. Kemudian nomor urut 2 pasangan H Aswari Rivai-Irwansyah (Asri), dengan partai pengusung Partai Gerindra dan PKS. Selanjutnya, pasangan nomor urut 3, H Ishak Mekki-Yudha Fratomo, diusung partai Demokrat, PBB dan PPP. Dan terakir, nomor urut 4 pasangan H Dodi Reza Alex Noerdin-H Giri ramanda N Kiemas, diusung Partai Golkar dan PDIP.

Maka, bila ada ASN yang tidak netral akan diproses sesuai aturan dan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 12, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sanksi yang diberikan bagi penyelenggara yang tidak netral berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap,” jelasnya. (01)

Rekomendasi Berita