oleh

Ketua DPRD Minta BBPJN Tanggung Jawab

LINGGAU POS ONLINE, WATERVANG – Jalan Yos Sudarso, tepatnya mulai dari depan kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga depan Bank Mega Kota Lubuklinggau, saat ini sering terjadi kecelakaan tunggal. Pasalnya, kawasan jalan tersebut jalan licin karena ditaburi pasir proyek perawatan jalan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III untuk Sumatera Selatan (Sumsel).

Sudah banyak pengendara motor, yang menjadi korban karena mengalami kecelakaan tunggal.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya meminta kepada BBPJN Wilayah III Sumsel  bertanggung jawab atas banyaknya kejadian kecelakaan tunggal yang disebabkan proyek perawatan Jalan Yos Sudarso di Kota Lubuklinggau.

“Kita minta balai besar bertanggung jawab karena akibat dari proyek perawatan jalan banyak terjadi kecelakaan tunggal,” tegasnya kepada Linggau Pos, kemarin (28/11).

Menurutnya kecelakaan tunggal terjadi karena jalan licin setelah disiram pasir.

“Saya melihat aspal disiram aspal cair lalu di atasnya ditaburi pasar, sehingga jalan menjadi licin. Banyak pengendara motor terbalik ketika melintas di jalan tersebut,” tambahnya.

Kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi.

“Saya berharap balai besar tidak hanya memikirkan proyeknya saja, tapi juga perhatikan keselamatan pengendara,” pintanya.

Disamping berdampak mencelakai pengendara, proyek perawatan jalan tersebut juga membuat polusi khususnya di sekitar jalan yang dilakukan perawatan karena pasir bertebaran.

“Pemilik rumah makan dan pedagang yang berada di dekat jalan yang dilakukan perawatan mengeluhkan kondisi tersebut karena jalan menjadi berdebu,” ucapnya.

Pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Lubuklinggau ini menyatakan, pihak BBPJN Wilayah III Sumsel tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

“Kita tahu bahwa perawatan jalan negara kewenangan balai besar, namun sepantasnya mereka berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Rodi Wijaya menyatakan siap melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu).

“Jika persoalan ini tidak bisa diselesaikan di daerah, maka kita siap melapor ke Pemerintah Pusat,”  tegasnya. (08)

Komentar

Rekomendasi Berita