oleh

Keterangan Saksi Ditolak Terdakwa

Sidang OTT Muratara

LINGGAU POS ONLINE, PALEMBANG – Terdakwa kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ardiansyah yang merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Kabupaten Muratara mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Senin (25/7).

Dalam sidang lanjutan kemarin, Senin (2/7) pukul 14.00 WIB di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Kota Palembang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anna mempertemukan terdakwa dengan tiga saksi verbalisan, Salupen, Tri dan Adhi Setiawan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan). Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

Pada sidang yang dipimpin Hakim Paluko Hutagalung itu, ketiga saksi verbalisan membenarkan, bahwa tanggal 16 November 2017 tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Ardiansyah, yang saat itu masih berstatus tersangka.

Sedangkan kalau pemeriksaan tanggal 15 November 2017 memang ada. Pada pukul 07.00 WIB dan 19.00 WIB. Itupun Ardiansyah tidak didampingi kuasa hukum sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Kuasa hukum yang ditunjuk Polda Sumsel baru datang 15 November 2017 malam, jelang selesainya proses pemeriksaan terhadap Ardiansyah kala itu.

Meski begitu, terdakwa Ardiansyah yang juga memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Ia konsisten tetap menolak ketiga saksi verbalisan menyangkut keterangan sebagaimana dibantah terdakwa karena menurutnya saksi verbalisan jelas akan membenarkan keterangan mereka sendiri.

Kuasa Hukum Terdakwa Ardiansyah Ilham Fatahillah kepada Linggau Pos menjelaskan, itu diatur berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung.

Alasan kedua, jelas Ilhan, fakta persidangan berhubungan dengan saksi adecharge, saksi mahyul, dan bukti-bukti yang ada diduga rekayasa.

Selain itu, Ilham menegaskan, saksi verbalisan juga selaku tim penyidik tetapi menjadi saksi juga dalam perkara quo karena bukan sebagai saksi fakta yang melihat, mendengar dan mengalami langsung.

“Ini perkara Tipikor bukan diatur dalam perkara narkoba, karena ini perkara OTT sedangkan penyuapnya waktu itu tidak ditangkap. Beda dengan OTT KPK penyuap dan penerima harus ditangkap apalagi dakwaan JPU pasal 11 jo pasal 12 UU Tipikor,” tegas Ilham.

Ia juga menegaskan, sampai kini pemilik proyek CV Bagata Perkasa belum juga menjadi saksi. Menurutnya, ini justru menjadi pertanyaan besar.

“Oleh karena itu, tim penasihat sepakat beberapa keterangan Saksi Verbalisan tersebut kami tolak di persidangan tadi (kemarin), dan selebihnya nanti saat agenda pembelaan,” imbuh dia.

Ilham menerangkan sidang lanjutan kembali diadakan Senin depan, kemungkinan agendanya menghadirkan Tamsil.( 02)

Rekomendasi Berita