oleh

Kerja Polri Tak Kunjung Ada Hasil

JAKARTA – Upaya mengungkap pelaku teror bom di rumah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung membuahkan hasil. Hingga kemarin (15/1) belum ada tanda-tanda hasil kinerja Polri.

Padahal sketsa wajah yang terhubung dengan teror bom untuk peletakan fake bomb di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo sudah dibuat. Sementara untuk pelemparan bom di rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, polisi hanya mengandalkan rekaman CCTV.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sudah enam saksi dimintai keterangan. “Setelah selesai sketsa tersebut akan coba dibuat versi digitalnya. Lalu, sketsa ini dicocokkan dengan data foto yang ada dalam KTP elektronik. Bisa jadi cocok, bisa juga tidak,” terangnya, kemarin (15/1).

Setelah semua tersusun, petugas tidak akan ragu lagi dalam membuat langkah upaya paksa. baru Laode yang telah memberikan keterangan. Untuk Agus Rahardjo, dikarenakan kesibukannya belum memberikan kesaksian. “Setelah ini bisa dimintai keterangan. Kita tetap yakin dan terus berupaya jelasnya.

Terpisah, Perkumpulan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) mendesak beragam pihak untuk mengungkap rangkaian aksi teror yang menimpa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi yang terbaru yakni teror bom pipa dan molotov yang menimpa kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Rabu (9/1) lalu.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, aksi teror terhadap pegawai dan komisioner KPK bukan lah hal yang baru. Sejak 2009, dikatakannya, KPK telah berulang kali menjadi sasaran serangan balik koruptor.

“Beberapa penyidik KPK pun kerap mendapat teror dari mulai serangan fisik, kriminalisasi saat menjalankan tugas, pencurian materi yang berhubungan dengan kasus hingga intimidasi psikis,” ujar Asfinawati dalam Aksi #SaveKPK di depan Kantor KPK, Jakarta, kemarin (15/1).

Menurut Asfinawati, kasus teror yang paling menyita perhatian publik yaitu penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab, perkara tersebut belum memiliki perkembangan yang berarti meski telah berjalan selama lebih dari 600 hari. Padahal, berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, ada kesamaan pola, model, dan metode dengan aksi-aksi teror sebelumnya.

“Lambatnya pengungkapan kasus Novel sendiri merupakan indikasi minimnya skala prioritas dari aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini,” tukasnya.

Menurut dia, pelindungan pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya akan menjadi pekerjaan rumah yang serius dan perlu ditindaklanjuti. Ia pun mendorong KPK untuk mengajukan obstruction of justice terhadap kasus Novel.

Untuk itu, KMSAK mendesak Presiden Joko Widodo agar, pertama, mengevaluasi kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan pembunuhan berencana terhadap Novel dan kemudian mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF.

Kedua, memberikan mandat kepada TGPF untuk memeriksa aparat penegak hukum dan pihak lain yang diduga terlibat. Ketiga, berkoordinasi serta mendesak pimpinan KPK melakukan penyelidikan obstruction of justice terkait penyerangan Novel, pegawai lain, dan pimpinan KPK.

Selain presiden, KMSAK juga mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait aksi teror kepada pegawai KPK, serta membentuk unit khusus permanen untuk menghadapi obstruction of justice yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan perlindungan kepada pegawai KPK.

Bagi Polri, KMSAK mendesak, pertama, memberikan laporan perkembangan secara rinci atas serangan terhadap pegawai KPK. Kedua, menghormati dan mendukung penyelidikan yang dilakukan KPK terkait obstruction of justice kasus Novel. Terakhir, memberhentikan setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam pelemahan dan penyerangan terhadap penyidik KPK.

Kepada Obudsman RI, didesak untuk mengeluarkan laporan yang obyektif tanpan konflik kepentingan atas pemeriksaan maladministrasi penyidikan kasus Novel. Serta, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap stafnya yang memiliki konflik kepentingan dalam pemeriksaan dugaan maladministrasi tersebut.

Terakhir, kepada Komnas HAM, KMSAK mendesak untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel. Juga, mengawal dan memastikan adanya tindak lanjut dari Laporan Pemantauan yang dikeluarkan Komnas HAM.

Sementara itu, penyidik senior KPK, Novel Baswedan, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap sejelas-jelasnya kasus teror yang menimpa pegawai KPK. Pasalnya, kata dia, jika tidak terungkap maka potensi terjadinya teror-teror berikutnya semakin besar.

“Pelaku akan lebih berani dan tentu itu membuat orang-orang yang berjuang memberantas korupsi menjadi khawatir,” ucapnya.

Mengenai pembentukan tim gabungan penyidikan yang digagas Mabes Polri beberapa waktu lalu, Novel mengingatkan jangan sampai hanya sebagai formalitas untuk memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Kami memiliki bukti dan fakta proses penyidikan yang dilakukan tidak sungguh-sungguh mengungkap pelakunya. Oleh karena itu kami meminta untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF), bukan tim penyelidik dan penyidik,” tukasnya.

Novel meminta kepada tim gabungan tersebut untuk berkomitmen tidak hanya mengungkan kasus yang menimpanya. Namun,bagi seluruh aksi teror yang menyasar pegawai KPK.

Ia pun menyatakan akan bersedia jika diminta untuk memberikan keterangan. Namun, dirinya menilai ada dua hal terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi: tim akan menangani kasus dengan sungguh-sungguh, atau keterangannya digunakan untuk menghapus jejak pelaku dengan lebih sempurna.

“Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa beberapa bukti penyerangan yang terjadi pada saya, apakah karena kesengajaan atau kelalaian, hilang. Sangat wajar apabila saya meminta pengungkapan yang serius terhadap pegawai-pegawai KPK lainnya,” pungkas Novel.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, meyakini Polri akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap dalang di balik rangkaian teror yang menimpa pegawai dan pimpinan KPK. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada segala dukungan yang ditujukan kepada KPK dan berharap kerja pemberantasan korupsi tidak akan terpengaruh dengan adanya teror.

“Kami tetap yakin dan diberikan kepastian oleh pimpinan Polri bahwa semua insiden atau teror yang dialami pimpinan KPK dan seluruh staf KPK akan dilakukan secara serius,” kata dia. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita