oleh

Kepala Sekretariat Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

“Pemberhentian yang dilakukan Kasek Bawaslu Sumsel, tanpa klarifikasi,” kata mantan Kasek Panwaslu Kota Lubuklinggau, Hendri Almawijaya.

LINGGAU POS ONLINE, JAKARTA – Mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Lubuklinggau, Hendri Almawijaya melaporkan pemberhentian sepihak yang sudah dilakukan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel), Iriadi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Senin (23/4).

Menurut Hendri Almawijaya, pemberhentian yang dialaminya sepihak, dan itu melanggar Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sehingga, Hendri menilai tindakan tersebut diduga merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13, No. 11, No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ia mengatakan, peristiwa pemecatan tersebut diterimanya saat sedang mengikuti Rapat Kerja Teknis Pengawasan Kampanye, dengan surat pemberhentian nomor :107/SK/SS/SET/KP.00/I/2018 Tertanggal Rabu (7/3) di Hotel Horison Kota Palembang.

“Pemberhentian itu, tanpa penjelasan dan klarifikasi. Namun, setelah awak media klarifikasi dinyatakan pemecatan berdasarkan laporan dari salah satu organisasi kepemudaan di Kota Lubuklinggau. Kemudian, ketidakharmonisan hubungan saya dengan komisioner Panwaslu. Tapi, insiden pemecatan itu terjadi saat hubungan kami membaik, jelas tidak masuk akal alasan itu,” jelasnya.

Perbuatan yang sudah terjadi itu, menyebabkan dirinya merasa dirugikan, dan meminta DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan, dalam laporan itu dilengkapi alat bukti, mulai pendapat ahli politik dan tata pemerintahan dosen Sospol Unsri Adriyan Saptawan. Keterangan Ketum HMI Cabang Lubuklinggau yang mengklarifikasi bahwa tidak pernah menyampaikan laporan atau aduan terkait Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Lubuklinggau. Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi melalui percakapan handphone antara dirinya dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. (Rls/01)

Rekomendasi Berita